Panglima TNI: Ada 16 Lokasi Sel ISIS di Indonesia

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan saat ini sel ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) sudah menyebar di Indonesia. Ada 16 lokasi sel ISIS di Indonesia. "Nah, di Indonesia ada sekitar 16 tempat itu tempat ISIS juga, sudah bergabung dengan kita (Indonesia), nggak bisa dibedakan. Nah, kalau kita tidak segera tutup pelarian ISIS ke Indonesia, sangat berbahaya," kata Gatot di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017), dilansir detik.com. Namun Gatot tidak memerinci secara detail ke-16 lokasi sel ISIS di Indonesia. "Contohnya daerah NTB Bima, Jateng ada, Jatim ada, kan ada itu," lanjutnya. atot mengatakan saat ini sel-sel tersebut sedang 'tidur'. Tanda-tanda mereka bangkit adalah ketika melakukan aksi teror di Indonesia. "Sel-selnya tidur. Dengan adanya bom, artinya mereka ISIS, kan? Sepakat, kan? Tinggal kapan bangunnya, kalau ada kejadian mereka bangun," papar Gatot.
 TNI juga menegaskan berkomitmen mencegah pasukan ISIS yang berada di Filipina masuk ke Indonesia. Gatot telah memerintahkan jajarannya menggalakkan operasi keamanan laut. "TNI sudah melakukan kegiatan-kegiatan, mulai pulau terdekat, Marore, Miangas, jadi pelarian ke Tarakan kita tutup, pelarian ke arah Bitung lewat Marore, Miangas, Talaud kita tutup. Menuju Maluku Utara juga kita tutup dengan operasi udara, patroli udara dan laut," urai Gatot.

Jokowi lantik para tokoh agama sebagai Dewan Pengarah UKP-PIP

Presiden Joko Widodo, Rabu (7/6/2027) pagi, melantik sembilan orang sebagai Dewan Pengarah dan seorang sebagai Eksekutif Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta, dilansir kompas.com. Kesembilan Dewan Pengarah, yakni Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya. Adapun, seorang Eksekutif, yakni Yudi Latif. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 31m Tahun 2017 tentang pengangkatan kesepuluh orang itu yang dibacakan oleh Deputi Aparatur dan Administrasi Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan. Usai pembacaan Kepres pelantikan, acara dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan didampingi rohaniwan serta dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat, mulai dari Presiden hingga tamu yang hadir. Turut hadir dalam pelantikan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga tinggi negara dark DPR RI, MPR RI serta DPD RI serta para ketua umum partai politik.

MILAD SETAHUN, APLIKASI SMART PHONE DMI REGISTRASI 6.990 MASJID

Aplikasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) Berbasis Smart Phone tepat menginjak usia satu tahun pada Ahad (9/5) ini, dengan total input data (registrasi) mencapai 6990 masjid dan 430 dai / muballigh, diwartakan dmi.or.id. Sebanyak 6.990 masjid itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Provinsi Daerah Khusus Ibkota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, serta sejumlah kota/ kabupaten seperti Mataram, Makassar, Bone, Tarakan dan Balikpapan. Adapun jumlah terbanyak ada di DKI Jakarta, yakni 3292 masjid, lalu Jawa Barat sebanyak 1.701 masjid, dan Makassar sebanyak 562 masjid. Peringkat selanjutnya diikuti oleh Balikpapan sebanyak 331 masjid, Bali sebanyak 217 Masjid, Mataram sebanyak 201 masjid, Jawa Timur sebanyak 150 masjid, Bone sebanyak 71 masjid, dan Tarakan sebanyak 66 masjid. Data dan informasi ini disampaikan oleh koordinator Tim Pengembangan Aplikasi DMI Berbasis Smart Phone, Achmad Sugiarto, dalam rilisnya kepada DMI.OR.ID, pada Ahad (28/5) pagi. Setahun yang lalu, Ahad (28/5) 2016, aplikasi DMI berbasis Smart Phone ini telah diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, DR. H. Muhammad Jusuf Kalla, yang juga ketua umum Pimpinan Pusat (PP) DMI di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tepatnya dalam acara Peluncuran Program DMI oleh Wakil Presiden RI, Bapak H. M. Jusuf Kalla. “Perkembangan media sosial yang semakin pesat tidak hanya terjadi pada negara-negara maju saja,tetapi juga di negara berkembang seperti tanah air kita, Indonesia. Merespons hal ini, Ketua Umum PP DMI, Bapak Jusuf Kalla, berharap agar dapat disiapkan aplikasi berbasis smart phone untuk memudahkan komunikas antara ummat, pengurus masjid, dan da’i/muballigh,” tutur Achmad Sugiarto.

Australia Ini Percayakan Posisi Muazin kepada Warga Indonesia

Masjid Gold Coast, Queensland, Australia, yang berdiri di 144 Allied Drive, Arundel, mempercayai seruan pemanggil jamaah untuk salat lima waktu pada muadzin yang berasal dari Indonesia, dilansir antaranews.com. "Kami mempercayakan seruan mulia untuk salat lima waktu pada orang-orang Indonesia, karena mereka memiliki suara yang indah," kata Sekretaris Komite Masjid Gold Coast, Hussain Baba, Senin. Disebutkan Hussain, sejak masjid berdiri pada tahun 1996, hampir selalu orang-orang dari Indonesia yang menjadi muadzin. Tercatat dari lima orang muadzin, Muhammad Hasan, Hamdi Bakar, Amin, Samsul Hadi dan Ismail Abdul Kadir, hanya nama terakhir yang bukan berasal dari Indonesia, namun dari negara tetangga, Malaysia. Salah satu muadzin asal Sumatera Barat, Hamdi Bakar, yang ditemui selepas beribadah salat Maghrib mengatakan hal itu memang merupakan kebanggaan tersendiri sebagai orang Indonesia di Gold Coast. "Dengan kepercayaan itu, kami memiliki perasaan bangga tersendiri sebagai orang Indonesia telah dipercaya menjadi muadzin di sini," kata Hamdi yang telah 10 tahun tinggal di Gold Coast. Akan tetapi, kepercayaan itu juga bukan tanpa konsekuensi potensi kecemburuan dari komunitas muslim lainnya seperti insiden perebutan mikrofon dari Samsul Hadi (muadzin saat ini) oleh salah satu jamaah. Hal itu, katanya, terjadi karena setiap orang ingin berlomba dalam beribadah. "Kami mengerti itu hanya karena setiap orang mengejar pahala ibadah yang lebih tinggi, namun tidak pernah sampai menimbulkan kerenggangan antara sesama muslim," kata Hamdi. Diperkirakan saat ini jumlah muslim di Gold Coast mencapai 8.000 jiwa. Muslim di Gold Coast memusatkan kegiatan keagamaannya di Masjid Gold Coast yang terletak di jalanan Allied Drive, Arundel, yang rencananya akan dijadikan kawasan keagamaan berbagai keyakinan oleh pemerintah setempat.

SURAT TERBUKA ANGGOTA GEREJA-GEREJA LUTHERAN INDONESIA DARI SIDANG RAYA FEDERASI GEREJA LUTHERAN SE-DUNIA (LWF) KE-12

Delapan gereja Lutheran Indonesia (HKBP, GKPS, dll) yang anggota Federasi Gereja Lutheran se-Dunia pada waktu Sidang Raya Federasi ke-12 yang telah berjalan di Windhoek, Namibia, pada 13 Mei bertanda tangan surat terbuka tentang putusan pengadilan negeri terhadap Ir. Basuki Tjahaja Purnama. Mereka meminta dan mendukung produk hukum tersebut direvisi dengan menjunjung asas kesetaraan dan hak asasi-asasi manusia.

Jamaah Naqsabandiyah laksanakan puasa Ramadhan hari pertama

Sejumlah jamaah tarekat Naqsabandiyah di kota Padang, Sumatera Barat melaksanakan puasa Ramadhan 1438 Hijriyah hari pertama, Kamis, Antarasumsel.com mewartakan. Salah satu jamaah di Kecamatan Kuranji Padang, Ummi Elli mengaku melaksanakan puasa karena sudah mendapat pengumuman dari pengurus tarekat seminggu lalu.
 "Tidak ada yang berbeda dari tata cara puasa kebanyakan, malam tarawih dan subuh sahur," ujar perempuan paruh baya tersebut. Dia meyakini untuk berpuasa meski sebagian besar masyarakat akan melaksanakan puasa pada Sabtu (27/5). "Saya sudah tarawih semalam meski tidak di masjid," sebutnya. Terkait benar atau tidak perhitungan tarekatnya dengan organisasi Islam lainnya dirinya hanya menyerahkan pada yang Kuasa. "Saya sudah menahun mengikuti arahan dari tarekat, hanya Allah yang tahu betul atau tidaknya," tambahnya. Warga lain Komar meyakini perhitungan tarekatnya berdasarkan bulan Ramadhan saat turunnya Quran adalah benar. Dalam Tarekatnya, katanya Ramadhan dihitung malamnya sehingga bila diukur semenjak zaman Rasulullah lalu berulang ratusan tahun hingga sekarang, maka hari ini Ramadhan. Meskipun demikian dia tetap menghormati masyarakat yang belum melaksanakan puasa. "Keyakinan kita berbeda masing-masing, yang penting sama sama Islam," ujarnya.
 Sementara itu pimpinan tarekat Naqsabandiyah yang juga ustadz di Musala Baitul Makmur Kecamatan Pauh Padang, Syafri Malin Mudo mengatakan jamaahnya sebagian besar telah melaksanakan puasa hari ini. Meskipun demikian masih ada yang belum berpuasa pihaknya tetap menghormati. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Padang, Japeri mengatakan terkait perbedaan jadwal puasa ini pihaknya telah berkoordinasi dengan tarekat terkait. Dia mengaku selalu berdiskusi dengan berbagai organisasi Islam dan tarekat setiap penentuan awal Ramadhan. Hanya saja, tambahnya harus dihormati setiap pilihan masyarakat selama tidak menyimpang dari ketentuan agama Islam.

Yusril Akan Bela Hizbut Tahrir Indonesia Hadapi Pemerintah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan, HTI telah menunjuk praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator anggota tim kuasa hukum HTI. Tim kuasa hukum ini dibentuk untuk menghadapi tuntutan pemerintah dalam sidang gugatan pembubaran HTI di pengadilan. "Insya Allah besok akan ada konferensi pers yang diadakan di kantornya Pak Yusril di Kota Kasablanka. Konferensi pers pengumuman tim pembela HTI," ujar Ismail, saat ditemui seusai menghadiri sebuah diskusi di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017), diwartakan di tribunnews.com. "Kami menyebutnya 1.000 advokat bela HTI. Koordinatornya Pak Yusril," kata Ismail. Selain Yusril, mantan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman juga akan menjadi anggota dalam tim tersebut. "Di sana ada Pak Misdan, Pak Munarman, kemudian Lutfi Hakim dan banyak lagi," ujar dia. Ismail menjelaskan, tim kuasa hukum HTI bertugas untuk mencermati apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. "Tim pembela ini tugasnya adalah mencermati, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bila diperlukan kemudian mengambil mungkin mengeluarkan pendapat atau pembelaan hukum," kata Ismail.
 Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terkait keputusan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pernyataan itu disampaikan Wiranto pada 8 Mei lalu. Menurut Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 70 UU Ormas, permohonan pembubaran ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.