Lima orang menyatakan kaul dalam Dominikan Awam

Didampingi Presiden Chapter Stephanus Suriaputra OP lima orang itu berjanji, “Dalam nama Tuhan yang Mahakuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus dan bersama Bunda Maria dan Santo Dominikus, saya (mereka menyebut nama satu persatu) di hadapan Romo Andreas Kurniawan OP, moderator yang mewakili Master Jendral Ordo Pewarta, berjanji akan hidup sesuai Anggaran Dasar Dominikan Awam untuk masa satu tahun.” Berdasarkan laman penakatolik.com, selain lima orang yang menyatakan janji atau kaul atau profes tahun pertama itu, tujuh orang lain memperbaharui janji untuk tahun kedua, dan tujuh lainnya untuk  tahun ketiga. Dalam Misa itu, 13 orang juga diterima sebagai postulan dan enam orang sebagai novis Dominikan Awam. Mereka semua berasal dari Jakarta, Cimahi dan Bogor. Pastor juga meminta agar yang profes tidak sekedar senang menulis gelar OP di belakang namanya atau yang novis hingga kaul bisa mengenakan jubah atau skapulir OP saat meninggal. “Bukan sekedar mendapat gelar OP, tapi bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan. Bukan boleh atau tidak boleh mengenakan jubah OP saat meninggal, tapi yang penting statusnya diperbaharui atau tidak, bagaimana menggunakan golden time singkat ini dengan sungguh-sungguh, dan apakah merupakan permintaan pribadi atau diijinkan keluarga, sehingga semua yang melihatnya akan sukacita,” tanya imam itu.
 Jenderal Kongregasi Suster-Suster Santo Dominikus di Indonesia Suster Anna Marie OP senang karena di Tahun Yubileum 800 Tahun Ordo Pewarta lahir anggota-anggota Dominikan Awam baru, bahkan kini lebih banyak dari suster, Dominikan Awam sekitar 200 orang sedangkan suster Dominikan hanya 100 persis. “Luar biasa presiden dan kakak-kakak senior. Kita bersyukur penuh sukacita bukan hanya bisa kumpul tetapi karena kita dipercaya menjadi pewarta belas kasih bersama Bunda Maria, yang jadi idola, figur dan profil kita.”

HUT ke-70 Negara Indonesia Timur, negara kerukunan keagamaan


Pada 24 Desember tahun ini genap 70 tahun menjadi Negara Indonesia Timur (NIT, bahasa Belanda Deelstaat Oost-Indonesië), negara tersendiri pada th. 1946-1950 yang meliputi wilayah Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), Sulawesi dan Kepulauan Maluku, ibukotanya Makassar. Kemudian NIT menjadi bagian Republik Indonesia Serikat dan kemudian bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
 Negara ini dibentuk berbeda dengan proklamasi kemerdekaan RI pada th. 1945 di Jakarta, karena tanpa perang merdeka, tetapi sesuai dengan izin Belanda setelah dilaksanakan Konferensi-konferensi Malino, Pangkal Pinang dan Denpasar th. 1946 yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya negara independen. Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, negara baru ini dinamakan Negara Timur Besar, namun kemudian diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946.
 Konferensi Malino meleksanakan setelah Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946 dan dipimpin oleh Letnan Gubernur Jendral Van Mook. Konferensi ini di Kota Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost) dengan tujuan membahas rencana pembentukan federasi di Indonesia bagian Timur, alhasil menjadi "Komisi Tujuh", anggota luar biasa Dewan Kepala-kepala Departemen (Raad van Departementshooden) untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati (Bali), Najamuddin (Sulawesi Selatan), Dengah (Minahasa), Tahya (Maluku Selatan), Dr. Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat).
 Pada 1-12 Oktober 1946 dilangsungkan pula konferensi dengan wakil golongan minoritas Konferensi di Pangkal Pinang, Pulau Bangka (Belanda, Cina dll).
 Akhirnya, Konferensi Denpasar bertempat di Bali Hotel, Denpasar, Bali dari tanggal 7 (resmi sejak tgl. 18) sampai 24 Desember 1946, telah tanpa perwakilan Kalimantan, terdiri atas perwakilan daerah-daerah timur, y.i.: Sulawesi Selatan 16 orang, Minahasa 3 orang, Sulawesi Utara 2 orang, Sulawesi Tengah (Donggala) 2 orang, Sulawesi Tengah (Poso) 2 orang, Sangihe dan Talaud 2 orang, Maluku Utara 2 orang, Maluku Selatan 3 orang, Bali 7 orang, Lombok 5 orang, Timor dan pulau-pulau sekitarnya 3 orang, Flores 3 orang, Sumbawa 3 orang, Sumba 2 orang, plus 15 orang perwakilan golongan minoritas (Belanda, Cina dan Timur Asing lain), seluruh 70 orang. Konferensi terpimpin oleh Komisaris Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar (Regeeringscommissaris voor Borneo en de Groote Oost) Dr. W.Hoven serta Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Konferensi menghasilkan dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota (perantara dengan Kerajaan Belanda), dewan perwakilan rakyat sementara (DPRS), pembagian kekuasaan, keuangan dan pendirian daerah otonomi, kepala negara bagian, kabinet dan menteri Negara Indonesia Timur.

Bendera Negara Indonesia Timur

 Negara Indonesia Timur terdiri dari kurang lebih independen 13 daerah otonomi: Daerah Sulawesi Selatan; Daerah Minahassa; Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud; Daerah Sulawesi Utara; Daerah Sulawesi Tengah; Daerah Bali; Daerah Lombok; Daerah Sumbawa; Daerah Flores; Daerah Sumba; Daerah Timor dan kepulauan; Daerah Maluku Selatan; Daerah Maluku Utara.
 Presiden Negara Indonesia Timur adalah Cokorda Gde Raka Sukawati. Ketua DPRS adalah Mr. Tadjoeddin Noer. Selaku Perdana Menteri adalah: 13 Jan 1947 - 02 Jun 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Kabinet Pertama; 02 Jun 1947 - 11 Okt 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Kabinet Kedua; 11 Okt 1947 - 15 Des 1947 - Kabinet Warouw; 15 Des 1947 - 12 Jan 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Kabinet Pertama; 12 Jan 1949 - 27 Des 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Kabinet Kedua; 27 Des 1949 - 14 Mar 1950 - Kabinet J.E. Tatengkeng; 14 Mar 1950 - 10 Mei 1950 - Kabinet D.P. Diapari; 10 Mei 1950 - 17 Agu 1950 - Kabinet J. Poetoehena.
 Presiden Tjokorda Gde Raka Soekawati (ejaan baru: Cokorda Gde Raka Sukawati), (lhr Ubud, Bali, 15 Januari 1899 dan meninggal th. 1967), seorang Bali dari kasta ksatria. Dia selesai Sekolah untuk pegawai Indonesia, sejak th. 1918 mulai bekerja selaku auditor (pengawas) di Bandung, Denpasar dan Ubud. Pada th. 1924 dipilih ke Dewan Rakyat Indonesia Belanda. Pada th. 1931 berjalan belajar ilmu pertanian di Eropa. Ia memiliki dua orang istri, yang pertama adalah orang Bali yaitu, Gusti Agung Niang Putu yang memberikan seorang putra yang bernama Tjokorda Ngurah Wim Sukawati. Pada tahun 1933, ia menikahi seorang perempuan Prancis bernama Gilbert Vincent, yang memberikannya dua orang anak.

Presiden Cokorda Gde Raka Sukawati Apr 1948 Sulawesi Utara
(sumber foto: wikimedia.org)

 Negara Indonesia Timur menjurus pada politik federalis dan persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Partai Republik oleh Sukarno di Jawa dan Sumatera dan juga oposisi republiken didalam NIT telah lihat mereka sebagai vasal Belanda. Kelak, pada aksi militer Belanda kedua Pemerintah NIT oleh Anak Agung Gde Agung memprotes dan mendekatkan diri ke Republik Indonesia.
 Negara Indonesia Timur menjadi projek sementara sebagai negara federalis (serikat) dan kerukunan Indonesia Timur dan Eropa tanpa perang. Di negeri ini tiada dominasi satu agama atau suku (apa ada di RI), tetapi persamaan de yure dan de fakto wilayah Kristiani, Islami dan Hinduis.

Presiden Cokorda Gde Raka Sukawati bersama isteri Apr 1948 Sulawesi Utara
(sumber foto: wikimedia.org)

Presiden Sukawati Gde Raka Sukawati bersama keluarga
(sumber foto: nusabali.com)

Begini Aksi Sosial GNPF-MUI di Aceh

Tak hanya fokus pada aksi bela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menggelar aksi sosial untuk korban gempa di Pidie Jaya. Seperti dilansir di republika.co.id, bersama sejumlah ormas atau lembaga lainnya seperti FPI, Wahdah Islamiyah, dan FUIB Sulsel (Forum Umat Islam Bersatu Sulawesi Selatan), Selasa (27/12), rombongan tokoh dan ulama tersebut menyerahkan bantuan bagi para korban. Turut serta dalam rombongan ini di antaranya Habib Rizieq Syihab (Pembina GNPF MUI dan Imam Besar FPI), Habib Muhsin Alatas (Ketua Umum FPI), Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin (Wakil Ketua GNPF MUI dan Ketua Umum Wahdah Islamiyah), dan lainnya. Nuansa persatuan dan persaudaraan yang dicontohkan para ulama ini diharapkan bisa menjadi penguat tersendiri bagi warga Aceh yang sedang mengalami musibah.
 Dalam kesempatan ini, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menyerahkan dana Bantuan sebesar Rp 2 miliar dari FPI se-Indonesia. FUIB Sulawesi Selatan juga menyampaikan bantuan yang diserahkan oleh Habib Muhsin Al-Habsyi Ketua FPI Sulsel sebesar Rp 151.150.000. Bukan hanya dari ormas Islam atau lembaga saja yang menyalurkan bantuan pada kesempatan ini. Ibu Ermi, salah satu jamaah pengajian Majelis Zikir Az Zikra juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 100 juta  dan 1.000 paket  bingkisan berisi perlengkapan shalat. Ustaz Zaitun Rasmin yang merupakan Ketua Umum Wahdah Islamiyah  dan juga Wasekjen MUI Pusat turut menyampaikan bantuan dana sebesar Rp 100 juta. Bantuan dana dari Wahdah ini secara khusus ditujukan untuk pembangunan Masjid Baitul Fuqara' dan program renovasi rumah di Desa Paru Keude, Kec Bandar Baru, Pidie Jaya. Wahdah Islamiyah sebagai ormas Ahlus Sunnah Wal Jamaah, memiliki perhatian besar terhadap segala bentuk persoalan keumatan dan kegiatan sosial.

Kabupaten Lumajang Gelar Utsawa Dharma Gita ke XX

PHDI Kabupaten Lumajang menggelar Utsawa Dharma Gita ke XX di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Pembimas Hindu Jawa Timur, Ida Made Windya mengapresiasi PHDI Kabupaten Lumajang yang hingga tahun ini telah menggelar UDG selama 20 kali. "Semoga kabupaten lain bisa mengikuti jejak Kabupaten Lumajang yang rutin setahun sekali menggelar UDG," kata Ida Made Windya, Senin (19/12/2016), mewartakan kemenag.go.id. Adapun jenis lomba yang diselenggarakan antara lain lomba baca sloka anak-anak, dharma wacana anak-anak dan kidung anak-anak. Selanjutnya ada lomba sloka remaja, sloka dewasa, dharma wacana remaja serta dewasa. Pada kesempatan tersebut, Bimas Hindu Jawa Timur memberikan bantuan kepada PHDI Kabupaten Lumajang berupa pakaian seragam keagamaan pemangku serta buku keagamaan Hindu.

Komnas HAM Nilai MUI Kebablasan, karena Larang Perusahaan Pakai Atribut Natal

Komnas HAM mengkritik keras kebijakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang perusahaan memberikan atribut Natal kepada para pekerjanya. Menurut Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mewartakan kriminalitas.com, MUI sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara peribadatan agama Islam dan terhadap umat muslim itu sendiri. “MUI gak boleh ngatur apalagi soal kebijakan pemilik perusahaan yang bukan beragama Islam,” kata Natalius kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Sabtu (17/12/2016). Natalius melanjutkan, kebijakan pelarangan atribut Natal ini juga dinilainya tak logis. Pasalnya, atribut seperti Santa Claus dan pohon Natal sama sekali tak ada hubungan dengan agama Kristen. “Kan ini hanya atribut saja. Seharusnya MUI tidak masuk terlalu dalam. Cukup soal ajaran agamanya masing-masing saja,” tuturnya. Ia sendiri berharap agar ke depannya MUI tak mengatur terlalu dalam soal individu masyarakat apalagi sampai masuk wilayah kebijakan perusahaan. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru mengenai penggunaan atribut keagamaan nonmuslim. Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 ini menyatakan haram hukumnya, seorang muslim menggunakan atribut keagamaan nonmuslim.

Gema 212 Gelar Aksi Solidaritas Aleppo di Depan Kedubes Rusia

Ratusan umat Islam dari berbagai organisasi masyarakat Islam, wanita dan pria, pada Senin (19/12) menggelar aksi solidaritas untuk Aleppo, Suriah, di depan Kedutaan Besar Rusia, Jakarta Selatan. Dalam orasinya, para orator menuntut pemerintah Rusia agar menghentikan dukungan militernya kepada Presiden Suriah Bashar Al-Assad, demikian Mi’raj Islamic News Agency (mirajnews.com) memberitakan. Berdasarkan data yang dirilis OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) yang merupakan salah satu badan koordinasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB, sebanyak 37.000 orang telah terekstradisi dari Aleppo Timur, 14.700 orang berlindung di shelter dan 19.000 pengungsi dari Aleppo Timur telah terdata di Aleppo Barat, sementara 3.420 orang belum diketahui nasibnya. “Pembantaian rakyat sipil yang dilakukan oleh pemerintah Suriah berikut sekutunya Rusia dan Iran harus dihentikan. Kita sebagai sesama saudara Muslim harus angkat bicara dan usir Dubes Rusia,” teriak Nurdin, koordinator massa dari Gerakan Kemanusiaan (Gema) 212. Nurdin mengatakan, berdasarkan laporan terakhir yang dimilikinya, 93 persen daerah di Kota Aleppo,  Suriah Utara telah dikuasai oleh pasukan pemerintah Suriah.  Hal itu semakin menyiksa warga Aleppo dan jauh dari kata HAM. “Sampai saat ini kami belum mendengar pernyataan tegas dari pemerintan Indonesia, oleh karena itu kami turun,” tegasnya. Massa yang tergabung dalam Gema 212 ini melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar Kedubes Rusia, sejak jam 10.30 WIB, dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang bergambarkan warga Aleppo yang menjadi korban pengeboman. Salah satu spanduk besar yang dibentangkan bertuliskan ‘Stop genocide #WeStandWithAleppo Aksi Solidaritas Aleppo’. Ratusan polisi bersiaga di depan gedung Kedubes Rusia.

Pentahbisan Gedung Gereja Imanuel Maluku Sekaligus Launching Website Jemaat

Berdasar laman sinodegpm.org, sembilan tahun dua bulan sembilan belas hari itulah panjang waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan gedung gereja yang representatif, Panitia Pembangunan Gedung Gereja, majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat Imanuel OSM boleh berbangga hati karena kerjasama, kerja keras, serta kerja cerdasnya terbayarkan dengan letusan rasa suka cita dan ungkapan syukur. Pembangunan boleh selesai menghasilkan wujud gedung gereja yang representatif bisa digunakan untuk pembinaan spiritual serta edukasi berkelanjutan melalui pendidikan formal gereja. Jemaat Iamnuel OSM dahulunya menjadi jemaat kategorial karena berlokasi di wilayah asrama militer angkatan darat. Berjalannya waktu yang menempati wilayah tersebut tidak hanyak anggota TNI namun warga gereja non TNI. Maka status kategorial berubah menjadi Jemaat Imanuel OSM yang berada pada Wilayah Pelayanan Klasis Pulau Ambon yang diketuai oleh Pdt.R.Rikumahu,.S.Th saat ini. 04/12/16 Gedung Gereja Imanuel OSM di Thabiskan oleh Ketua Sinode GPM Pdt.Drs.A.J.S.Werinissa,.M.Si yang di daawali dengan membaca bahagian Firman Tuhan. Turut hadir Gubernur Maluku, Pejabat Walikota yang di Wakili Oleh Sekot, Pangdam XVI Pattimura yang diwakili oleh Kasdam XVI Pattimura, Rektor UKIM, Rektor Unipatti, Wakil Ketua DPR Provinsi Maluku, Para Donatur, serta warga Jemaat Imanuel OSM. Website Jemaat dilaunching oleh Ketua Sinode GPM sebelum memberkati Jemaat mengakhiri Peribadahan.

Umat Buddha Indonesia Bantu Korban Gempa Pidie Jaya, Aceh

Di bawah naungan sejumlah organisasi Buddhis seperti Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, umat Buddha Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban di Aceh dengan menyalurkan dana dan terjun langsung ke lokasi terdampak bencana, mewartakan laman bhagavant.com.
 Relawan Tzu Chi di Lhokseumawe, Aceh, telah tiba di daerah terdampak bencana pada Rabu (7/12/2016) untuk melakukan survei kondisi bencana dan mengumpulkan data awal untuk penyaluran bantuan. Demikian seperti yang dirilis situs resmi Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Kamis (8/12/2016). Sebanyak 36 orang relawan dan Tim Medis Tzu Chi cabang Medan pada Jumat (9/12/2016) tiba ke Aceh Bireun, Aceh pada jam 5 dinihari dengan membawa barang bantuan berupa beras (700 kg), mi instan (1.000 dus), air mineral (310 dus), selimut (5.000 buah), sarung (3.000 buah), biskuit (100 dus), dan susu. Selain itu juga ada bantuan berupa 10 kursi roda, 600 pak pembalut wanita, 120 pak diapers untuk manula, dan 27 pasang tongkat. Tim Medis Tzu Chi yang terdiri dari dokter orthopedi dan dokter anestesi bertugas membantu tindakan operasi di rumah sakit. Sementara tim medis lainnya melakukan bakti sosial kesehatan keliling ke lokasi bencana untuk membantu korban luka. Dalam siaran persnya, pada Rabu (7/12/2016), Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma, merasa prihatin dengan musibah gempa di daerah “Serambi Mekkah” tersebut dan teringat peristiwa gempa dan tsunami pada tahun 2004 yang lalu. “Bencana ini telah menewaskan puluhan orang, sementara yang selamat harus menghadapi penderitaan akibat kehilangan rumah atau pun keluarga,” katanya.
 Sementara itu umat Buddha yang tergabung dalam Mitra Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) yang merupakan bagian dari Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) telah berkoordinasi para Pengurus MBI Aceh dan segera mengirimkan barang bantuan di antaranya seperti mie instan, baterai, dan obat anti serangga.

Universitas Katolik Sanata Dharma Tolak Copot Baliho dengan Model Mahasiswi Berhijab

Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta akan menolak menurunkan baliho yang didalamnya terdapat seorang mahasiswi mengenakan jilbab jika Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) memintanya. “Jika mereka (FUI) datang, kita tidak akan langsung menurunkan (baliho),” ujar Romo Gregorius Budi Subanar, Dosen Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, seperti dilansir dari The Jakarta Post, mengutip laman bataktoday.com. Spekulasi pemaksaan penurunan baliho berkembang setelah FUI baru-baru ini memaksa pihak Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta untuk menurunkan baliho perguruan tinggi tersebut yang juga mengandung gambar seorang mahasiswi mengenakan hijab. “Pimpinan universitas mengatakan bahwa keberatan harus didasarkan pada peraturan yang ada dan disampaikan melalui saluran formal, melalui pemerintah daerah (Kabupaten Sleman) yang menerbitkan izin baliho. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua,” ucap Budi. Selain satu baliho di dalam lingkungan kampus, terang Budi, pihak Universitas Katolik Sanata Dharma juga memasang baliho dengan gambar yang sama di Jl Magelang  dan Jl Urip Sumohardjo, dua jalan utama menuju kampus Universitas Sanata Dharma. “Salah satu (baliho) di dalam kampus, itu seperti di dalam rumah, tidak dapat diturunkan,” katanya. Romo Budi menegaskan, universitas yang sudah berdiri 61 tahun tersebut mendidik mahasiswa tanpa diskriminasi. “Sanata Dharma menerima mahasiswa dari beragam etnis dan agama. Kami memiliki siswa dari 33 provinsi,” tambahnya. Terpisah, Ardiya Dewi Nurahma, mahasiswi Sanata Dharma yang mengenakan hijab menjelaskan bahwa dia tidak memiliki pengalaman diskriminasi di kampus tersebut. Dia juga menjelaskan, pihak universitas menyediakan mushola bagi mahasiswa/i Muslim. “Tidak benar terjadi kritenisasi di kampus ini,” ujar Ardiya.
 Untuk diketahui, sebelumnya Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Yogyakarta mengajukan protes atas baliho Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta yang menampilkan gambar model berjilbab. Menurut FUI gambar tersebut merupakan ajakan kepada umat muslim untuk masuk ke perguruan tinggi itu. Menanggapi protes FUI, Universitas Kristen Duta Wacana  langsung mencopot baliho yang dipasang di beberapa wilayah, termasuk di dalam kampus itu sendiri. “Ada yang datang dan meminta baliho itu diturunkan, mengaku dari perwakilan organisasi massa Islam,” kata Rektor Universitas Kristrn Duta Wacana Yogyakarta, Henry Feriadi, di kampusnya, Kamis (8/12/2016). Menurut Henry, pada hari Rabu kemarin beberapa orang yang mengaku dari FUI Yogyakarta meminta pihaknya menurunkan baliho. Setelah datang pertama pada pagi hari, mereka datang lagi pada siang hari dengan maksud dan tujuan yang sama. Henry menuturkan, model berhijab yang ada dalam baliho itu memang betul-betul mahasiswi di kampusnya. Menurutnya, ada 3.800 mahasiswa yang kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana.
 “Tujuh persen mahasiswa kami adalah muslim,” katanya.
 Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mengambil sikap untuk menyelesaikan kasus intoleransi yang dilakukan FUI. Sujanarko mengatakan, kasus intoleransi tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta, tapi juga di Kabupaten Bantul belum lama ini. Serangkaian kasus intoleransi itu, menurut Sujanarko, mencoreng Yogyakarta yang dikenal sebagai The City of Tolerance atau kota yang toleran. “Tindakan FUI berlebihan. Ngarso dalem harus hadir dan bicara untuk mengayomi warga Yogyakarta,” kata Sujanarko ketika dihubungi, Kamis (8/12/2016). Dia menduga, apa yang dilakukan FUI merupakan rentetan dari aksi demonstrasi di Jakarta, di antaranya demonstrasi 2 Desember 2016. Aksi demonstrasi besar-besaran itu merembet ke daerah dan menjadi momentum bagi tindakan intoleransi. Sujanarko juga meminta kepolisian dan forum pimpinan daerah untuk bersikap tegas terhadap FUI. Menurutnya, polisi seharusnya melindungi lembaga pendidikan yang mendapat ancaman. Pemerintah, kata dia, tidak boleh kalah oleh FUI. Dia juga meminta lembaga pendidikan untuk bertahan dan tidak tunduk pada FUI. Ia juga meyakini mayoritas masyarakat Yogyakarta mendukung toleransi. “Bukankah ketika masuk kampus mahasiswa tidak memilih agamanya apa. Di UKDW kan banyak juga mahasiswa muslim. Semestinya teman-teman FUI memahami hal itu,” kata Sujanarko. Sebelumnya, M Fuad Andreago, Koordinator Anggota Muda Forum Umat Islam Yogyakarta mengatakan, pihaknya meminta lembaga pendidikan non muslim tidak menggunakan model berhijab, yang menurutnya merupakan salah satu lambang atau simbol umat Islam. “Lha, mereka jelas universitas dengan label Kristen, itu kan tidak benar,” kata dia.

KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati

Dalam diskusi bertajuk 'Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama' di Jakarta, Selasa (6/12/2016), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mendesak pemerintah menerapkan moratorium terhadap kebijakan hukuman mati. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI Romo Paulus Christian Siswantoko mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati untuk melihat dampak dari eksekusi tersebut. Pemerintah juga harus memastikan apakah eksekusi mati berhasil menimbulkan efek jera dan menekan angka kriminalitas. “Gereja katolik berharap adanya moratorium hukuman mati. Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati,” ujar Romo Paulus dalam diskusi bertajuk ‘Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama’ di Jakarta, Selasa (6/12/2016), seperti dilansir Kompas.com. Romo Paulus berpandangan, praktik hukuman mati bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 di mana hak hidup merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi. Di sisi lain, dia melihat hukuman mati terbukti tidak efektif dalam menekan angka kejahatan. Sampai saat ini penyebaran narkoba masih menjadi persoalan, sementara sejak 2015 sudah ada belasan terpidana kasus narkoba yang dieksekusi mati. “Apa ada dampak yang signifikan dan efek jera. Sudah 18 orang yang dieksekusi mati. Hukuman mati sendiri tidak sesuai dengan Pancasila dan HAM,” kata dia. Ia juga menegaskan, secara jelas Gereja Katolik menolak praktik hukuman mati. Dalam ensiklik Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati. Paus menyatakan bahwa dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati tidak dapat didukung penerapakannya.
 Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom. Menurut Pendeta Gomar, pemerintah tidak etis jika mempermainkan hidup seseorang melalui peraturan hukum dan perundang-undangan. Di sisi lain, PGI sendiri meragukan anggapan hukuman mati bisa menjadi efek jera. PGI telah berkali-kali menyampaikan protes kepada pemerintah. “Tidak etis jika negara mempermainkan hidup melalui hukum dan undang-undang,” ujar Pendeta Gomar.

Organisasi Muslim Tolak KKR Natal di Bandung

Acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar di Gedung Sabuga, Jl. Tamansari Kota Bandung, dengan menghadirkan Pendeta Stephen Tong, Selasa (6/12) dibubarkan secara paksa oleh massa, mewartakan laman pgi.or.id. Kelompok yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah (PAS) itu memaksa panitia mengakhiri acara dengan alasan kegiatan kebaktian harus digelar di gereja, bukan gedung umum. Lewat akun Instagram, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mencoba menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi soal itu, dan menulis: “Kegiatan dilanjut saja. Hak beragama Anda dilindungi negara.” Namun kemudian, setelah acara KKR itu akhirnya dibubarkan sebelum waktunya, Ridwan meminta maaf. “Saya minta maaf, secara fisik saya tidak bisa di semua lokasi peristiwa.”
 Berikut kronologi kejadian dari kepolisian yang diterima redaksi:
Pukul 15.32 WIB Pdt. Dr. Stephen Tong berkoordinasi dengan pejabat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bandung bernama Iwan dan petugas Polrestabes Bandung Ipda Edy dan Ipda Kasmari tentang aspirasi massa PAS agar Gedung Sabuga tidak dipakai dalam acara kebaktian. Stephen meminta waktu selama 45 menit untuk membahasnya dengan para jemaat yang sudah terlanjur masuk gedung.
Pukul 16.32 WIB, Iwan (Kesbangpol Bandung) memberikan penjelasan kepada perwakilan PAS atas permintaan Stephen Tong tersebut.  
Pukul 17.00 WIB massa PAS yang berkumpul di jalan masuk menuju gedung Sabuga menyampaikan akan memberikan waktu sampai pukul 18.00 agar panitia KKR meninggalkan gedung sabuga. 
Pukul 17.30 WIB perwakilan PAS dipimpin oleh orang bernama Roin memasuki gedung sabuga untuk menghentikan kegiatan latihan paduan suara panitia kebaktian dan jemaat KKR. Seluruh jemaat dan panitia KKR diminta keluar gedung karena akan diadakan mediasi. 
Pukul 17.45 WIB, perwakilan PAS melakukan rehat untuk salat maghrib. 
Pukul 19.00 WIB bertempat di ruang bengkel pameran gedung Sabuga, dilakukan audiensi antara dua wakil PAS yakni Roin dan Dani dengan Stephen, dengan mediator Kapolrestabes Bandung dan stafnya. Hasil dari mediasi tersebut pada intinya adalah PAS memberikan waktu 10 menit kepada Stephen untuk memberikan penjelasan kepada seluruh jemaat yang sudah hadir, bahwa pelaksanaan KKR tak bisa dilanjutkan karena “adanya kesalahan prosedur dalam proses kelengkapan pemberitahuan kegiatan” oleh panitia KKR. 
Pukul 20.00 WIB, wakil PAS kembali ke massanya untuk menyampaikan hasil mediasi. 
Pukl 20.05 WIB Stephen memberikan penjelasan kepada seluruh jemaat bahwa adanya penolakan dari PAS terhadap KKR karena adanya kesalahan prosedur. 
Pukul 20.19 WIB para jemaat KKR menyanyikan lagu Malam Kudus dan menutup acara dengan doa. 
Pukul 20.21 WIB, jemaat KKR meninggalkan gedung Sabuga dengan tertib dan kemudian massa PAS ikut meninggalkan gedung Sabuga. Dalam aksinya, massa PAS membawa spanduk bertuliskan “Masyarakat Muslim Jabar meminta kegiatan KKR pindah ke tempat yang telah disediakan (gereja) bukan di tempat umum” namun dalam mediasi perwakilan mereka berargumen bahwa yang menjadi masalah adalah soal perizinan. Namun menurut informasi salah seorang panitia KKR, semua masalah perizinan sudah dilengkapi termasuk pemberitahuan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Santri Kiai As’ad Jalan Kaki Denpasar-Situbondo

Ekspresi syukur bisa ditunjukan dengan berbagai hal. Umumnya bagi kalangan Nahdliyin menggelar doa bersama dan diakhiri dengan makan bareng. Namun ada juga syukur dengan tindakan yang tak biasa, seperti yang dilakukan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo ini. Mengikut laman nu.or.id, mereka, sejak tanggal 6 Desember 2016, berjalan kaki dari Denpasar ke Situbondo sebagai ungkapan syukur atas anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Almaghfurlah KHR. As’ad Syamsul Arifin. Mereka yang berjumlah 8 orang tersebut, pada Kamis (8/12) memasuki hari ketiga dan telah berada di wilayah kabupaten Jembrana. Sebelumnya mereka  melewati Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Target perjalanan hari ketiga ini memasuki wilayah pelabuhan Gilimanuk untuk selanjutnya menyeberang ke pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. Syamsudin Boy, inisiator sekaligus koordinator dalam aksi jalan kaki ini mengungkapkan, selama perjalanan tidak ada kendala yang berarti. Bahkan saat melewati perkampungan Muslim kerap disambut dengan berbagai macam bantuan seperti makanan dan air minum. “Kami terharu antusiasme masyarakat Muslim Bali meyapa kami, terutama sahabat-sahabt Banser Jembrana yang sempat menjamu kami. Sambutan mereka merupakan tambahan energi di tengah fisik yang mulai letih,” ungkapnya. Ia juga menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi tulus datang dari hati sebagai wujud ketakziman santri kepada ulama NU. “Sosok Kiai As’ad bagi masyarakat Muslim Bali begitu terasa dekat walaupun sudah lama tiada. Gelar Pahlawan Nasional kepada Kiai As’ad merupakan gelar yang sangat pantas disandangnya mengingat sepak terjang beliau mengusir penjajah,” paparnya.
 Dengan aksi ini, lanjutnya, juga ingin mensyiarkan tauladan-tauladan ulama NU yang telah banyak berkorban untuk umat, salah satunya adalah Kiai As’ad. Ulama NU ada yang berjuang dengan berjalan kaki menembus hutan belantara ratusan kilometer. “Kita tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya zaman itu. Aksi jalan kaki ini setidaknya kami ingin menghadirkan kembali perjuangan itu, mengalahkan rasa lelah sebelum sampai pada tujuan di makam Kiai As’ad,” tegasnya. Sebelumnya, aksi jalan kaki yang berjarak tempuh sekitar 220 kilometer ini telah mendapat restu langsung dari Pengasuh Ponpes Sukorejo Asembagus Situbondo KHR. Achmad Aaim Ibrahimy. Rencananya, para peserta aksi ini akan disambut di kediaman cucu Kiai As’ad tersebut. 

Ulang Tahun ke-50 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua

Sekitar 60 ribu umat Kristen Baptis di Papua akan berkumpul pada 14 Desember mendatang di distrik (kecamatan) Makki, kabupaten Lanny Jaya, sebuah wilayah yang tergolong pedalaman Papua. Mereka akan merayakan Yubileum 50 tahun berdirinya Gereja Baptis Papua atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP). "Ini kampung halaman saya. Saya lahir dan besar di kampung ini," kata Pendeta Socratez Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan PGBP, kepada satuharapan.com, lewat pesan singkat dari Makki.
 Catatan oleh Dr. Igor Popov: Baptis adalah salah satu aliran Protestan. PGBP didirikan pada 14 Desember 1966 di Yaneme Magi, didaftar pada 1976, tapi "The Australian Baptist Missionary Society" (sekarang menjadi Global Inter Action (GIA) mulai bekerja di Tiom sejak Th 1956. Sayangnya, saat ini di dalam PGBP tetap ada perpecahan dan dua kantor Sinode - di Itawakhu dan di Kotaraja (Papua Indonesia).

Bimas Katolik Kankemenag Sumba Timur Fasilitasi Aksi Panggilan

Bimas Katolik memfasilitasi pelaksanaan kegiatan aksi panggilan di sekolah-sekolah menengah atas (SMA/SMK) se-Kota Waingapu. Dengan berkoordinasi ke pihak sekolah yang ada, Bimas Katolik membuka peluang lebih besar untuk aksi panggilan yang dilakukan oleh para suster dan bruder. Seperti dilansir di laman kemenag.go.id, ada tiga Kongregasi yang melakukan aksi panggilan tersebut, yakni Kongregasi Hamba-Hamba Hati Kudus yang diwakili oleh Sr. Lima, ASCV asal Italia, Kongregasi Abdi Hati Kudus Yesus Berduka yang diwakili oleh Sr. Sonia Belleno asal Filipina, dan Kongregasi Misionaris Kaum Miskin yang diwakili oleh Br. Mark Cruza, MOP asal Filipina. Ketiga Kongregasi itu adalah Kongregasi Kepausan dan bertaraf internasional.
 Adalah sebuah kenyataan bahwa "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit" (Luk.10:2a). Gereja membutuhkan tenaga untuk karya penyelamatan dalam Gereja. Atas tuntutan ini, dengan penuh semangat, kegembiraan dan harapan, para suster dan bruder tanpa kenal lelah berjalan keliling dari satu sekolah ke sekolah lain untuk memberikan kesaksian tentang hidup membiara dan kekhasan spiritualitas yang mereka miliki dalam Kongregasi mereka masing-masing, sambil mengajak kaum muda untuk menanggapi panggilan hidup membiara; salah satu corak hidup bakti dalam Gereja Katolik.
 Sekolah-sekolah yang dikunjungi untuk aksi panggilan pada kesempatan pertama adalah SMAN 1 Waingapu, SMA PGRI dan SMA Katolik Andaluri yang dilaksanakan pada hari Sabtu (12/11). Sekolah-sekolah lainnyaseperti SMAN2 Waingapu, SMAN 3 Waingapu, SMK 2 Waingapu, SMK Pandawai dan SMAN 1 Haharu baru dikunjungi pada hari Kamis dan Jumat (24 - 25/11) karena pada hari-hari sesudah aksi panggilan pertama, para suster dan bruder harus melaksanakan aksi panggilan ke Waikabubak. Pihak sekolah yang dikunjungi menanggapi baik aksi panggilan ini dan memberi ruang dan waktu kepada para suster dan bruder untuk menjalankan aksi panggilan mereka. Para siswa/i pun dengan antusias mengikuti aksi panggilan ini. Banyak diantara siswa/i yang mengikuti kegiatan ini, dengan sukarela, mengisi formulir yang diberikan. Ada harapan bahwa dari sebagian mereka yang telah mengisi formulir itu benar-benar menanggapi panggilan hidup bakti yang ditawarkan. Berdasarkan kesaksian bahwa dari aksi-aksi panggilan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, sekalipun tidak banyak yang menanggapi, tetapi tetap ada kaum muda yang mengabdikan hidup mereka bagi Tuhan dan sesama dalam corak hidup bakti.
 Sebagaimana diketahui bahwa Gereja Katolik terus mengalami pertumbuhan, namun tidak dapat disangkal bahwa di pihak lain ada tren penurunan panggilan secara global. Di benua Eropa, Amerika, wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi penyumbang terbesar tenaga biarawan/i dan misionaris, telah mengalami penurunan secara signifikan. Kini yang masih memberikan harapan adalah orang-orang di benua Afrika dan Asia. Karena itu konsentrasi pertumbuhan jumlah biarawan/wati dan misionaris terarah ke kedua benua ini. Indonesia adalah salah satu negara di Asia tenggara yang kini mengambil alih posisi Eropa dan Amerika dalam hal ikhwal menyumbang tenaga biarawan dan misionaris bagi karya penyelamatan dalam Gereja. Itu sebabnya banyak Komunitas Religius Internasional mengembangkan sayap mereka ke wilayah Indonesia, termasuk ketiga Kongregasi yang kini menjalankan aksi panggilan di sekolah-sekolah Menengah Atas se-Kota Waingapu.

Diskriminasi agama pribumi di pulau Sumba


Meski berstatus pribumi di tanah Sumba, penganut agama asli Marapu kerap kesulitan mengakses layanan publik berupa pendidikan dan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta lahir, serta akta nikah, seperti dilansir cnnindonesia.com. Semua kesulitan bermuara dari adat mereka dalam melakukan prosesi pernikahan. Kepala Suku Kampung Tarung, Lado Regi Tera, menceritakan penganut Marapu selama ini tak pernah menikah resmi sesusai aturan administrasi pemerintah. Pernikahan ala Marapu tak pernah melibatkan pencatatan administrasi oleh pemerintah. Catatan juga jarang dimiliki kedua mempelai yang menikah. Sebabnya, dalam adat marapu pernikahan telah selesai ketika keluarga pihak suami dan istri saling memberi belise, atau mahar. "Biasanya satu hari, kalau kawinnya besok maka sore ini keluarga pria sudah datang ke rumah perempuan membawa segala seserahan, mamule (perhiasan khas Sumba), babi," tutur Lado Regi. Tanpa adanya catatan administrasi pernikahan, maka surat nikah pun tak dimiliki warga Marapu. Meski begitu, status pernikahan tetap dicatat dalam kartu keluarga (KK). Masalah muncul setelah itu. Meski tercatat menyandang status sudah menikah pada KK, suami dan istri di lingkungan Marapu tetap kesulitan mengurus surat-surat seperti akta lahir anak. Kendala dihadapi karena surat nikah dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran. Kenyataanya, tak ada warga Marapu yang memiliki dokumen tersebut. Selain karena ketiadaan surat nikah, penerbitan akta lahir anak juga terhadang oleh persoalan adat. Umumnya, akta lahir diterbitkan segera setelah anak lahir di Rumah Sakit atau Puskesmas. Dalam akta tertulis nama anak beserta orangtuanya. Namun, bagi masyarakat Marapu pemberian nama anak tak dapat dilakukan sembarangan. Ada ritual khusus yang harus mereka lakukan sebelum menetapkan nama sang buah hati. Ritual dilakukan dengan cara menyembelih ayam atau babi. Kemudian, kepala sang anak akan dibasuh air kelapa setelah hewan dipotong. "Ayahnya kemudian berkata 'kau kuberi nama Lado'. Jika sang anak nangis, maka nama itu tak diberikan. Diulang, 'kau kuberi nama Tera'. Jika anak diam dan menyusu, itu sudah namanya," cerita Kepala Suku Marapu di Kampung Adat Bondomaroto, Toda Lero. Proses pemberian nama masyarakat Marapu berlangsung lama. Setelah selesai, sang anak tak langsung diberi akta kelahiran. Pemberian tertunda karena sulitnya akses dari beberapa kampung adat menuju pusat pemerintahan di desa maupun kabupaten. Berdasarkan data yang dimiliki NGO Yayasan Sayangi Tunas Cilik - Mitra Save the Children (YSTC), saat ini sedikitnya ada 37 persen anak berusia 0-3 tahun yang belum memiliki akta kelahiran di Sumba Barat. Kemudian ada 20 persen anak dengan rentang usia 3-9 tahun belum memiliki dokumen serupa.
 Data tersebut berbeda tipis dengan catatan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat. Menurut data Pemda, pencetakan akta kelahiran bagi warga Sumba baru mencapai angka 55,43 persen hingga akhir November. "Itu berarti, banyak anak yang baru diurus akte kelahiran sejak umur 10 tahun ke atas," kata Project Manager YSTC Hana Koedji Wadoe. Permasalahan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat Marapu tak semata sampai terbitnya akta kelahiran. Umbu Ledi, seorang warga Marapu di Kampung Adat Malisu, Laboya Barat, mengungkap masalah nama yang dapat berdampak pada eksistensi kelompoknya. Dengan mengenakan baju adat Sumba yang dilengkapi parang, Umbu Ledi bercerita bahwa penambahan nama baptis terhadap anak-anak Marapu berpotensi mengikis regenerasi penganut kepercayaan tersebut. Alasannya, ada beberapa anak yang turut dibaptis kala berganti nama setelah lahir. "Banyak anak pakai nama Kristen di depan (nama aslinya). Ada yang sudah diperjanjikan (baptis), ada yang belum. Kalau sudah dipermandikan, anak itu tak bisa lagi menjadi rato (kepala suku)," tuturnya. Menurut Umbu Ledi, penambahan nama Kristen terhadap anak-anak Marapu dilakukan semata untuk mencegah kesulitan akses layanan publik di masa mendatang. Ia mengakui, sebenarnya tak ada paksaan dari pihak sekolah maupun pemerintah untuk menambahkan nama baru di sela nama asli anak marapu. Bagaimanapun, pemberian nama baru tetap dilakukan agar penganut Marapu bisa menyekolahkan anaknya tanpa perasaan was-was. Terlepas dari kesulitan mengakses layanan publik, tak sedikit pemuda Marapu yang disebut telah sukses dan mencari pekerjaan di luar Sumba. Mayoritas remaja Marapu lebih memilih pergi menjadi pekerja di negara asing atau Bali dan Lombok ketimbang mengembangkan kampung halamannya. Tidak diketahui apa sebab pemuda Marapu lebih memilih merantau dibanding hidup di kampungnya. Penduduk Marapu pun, di sisi lain, tak berniat menghalangi anak-anaknya untuk pergi dari Sumba jika telah dewasa. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat memiliki pendapat sendiri melihat kecenderungan pemuda Marapu pergi merantau. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Yermi Ndapa Doda, kecenderungan tersebut membuat tantangan regenerasi masyarakat Marapu semakin sulit. Yermi khawatir banyak anak-anak yang malu mengakui diri sebagai penganut kepercayaan Marapu. Untuk meminimalisasi kemungkinan tersebut, Pemda Sumba Barat berjanji akan membantu usaha pengesahan Marapu sebagai kepercayaan yang diakui di skala nasional. "Jangan sampai anak-anak malu ketika identitas mereka sebagai aliran kepercayaan. Kami usaha supaya mereka diakui nasional sebagai organisasi yang sah, sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan penguatan," tutur Yermi. Yermi juga mengungkap usaha menjadikan Marapu sebagai keyakinan yang diakui pemerintah telah dilakukan sejak awal tahun ini. Pengakuan Marapu sebagai keyakinan sah di mata hukum harus melalui prosedur yang ditentukan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mendapat pengakuan pemerintah, masyarakat Marapu harus memiliki satu organisasi yang menjadi payung bagi keberadaan kampung-kampung adat di Sumba Barat. Menurut Yermi, pemerintah telah membantu konsolidasi para penganut Marapu di Sumba Barat untuk membentuk organisasi tersebut. "Saya ditugasi Bupati untuk koordinasi ke Dirjen Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. AD/ART Marapu, susunan kepengurusan, program marapu, riwayat, itu disiapkan kita sehingga kedepan bisa diterbitkan nomor inventarisasi," ungkapnya. Jika telah mendapat pengakuan, Pemda Sumba Barat akan mengirim tokoh dari organisasi tersebut untuk selalu mencatat dan menginventarisir pernikahan masyarakat Marapu. Inventarisasi dilakukan agar surat dapat dikeluarkan setelah pernikahan dilakukan, dan meminimalisir potensi kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, KTP, maupun KK.
 Saat ditemui sebelum penulis meninggalkan Sumba, Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapanole menyatakan selama ini pemerintah tak pernah mendiskriminasi pelayanan terhadap masyarakat Marapu. Menurut Niga, pelayanan untuk masyarakat Marapu harus tetap diberikan sama seperti warga penganut enam agama yang diakui. Namun, kata dia, penganut Marapu acap malu dan tidak mengakui keyakinannya jika hendak mengurus arsip kependudukan seperti KTP dan KK. "Mereka biasanya menyatakan saat mengurus KTP agamanya apa (salah satu dari enam yang diakui pemerintah). Kenyataannya mereka sebenarnya tidak (menganut agama tersebut), tapi hanya agar mendapatkan KTP," ungkap Niga. Kepala Desa Wee Patola, Nono Daku, mengatakan pendataan warga Marapu yang berhak memiliki KTP telah dilakukan Pemda September lalu. Namun, usai pencatatan belum ada kabar terkait pencetakan KTP bagi masyarakat marapu yang hidup di Wee Patola. Nono menuturkan, saat berkunjung ke Kampung Adat Dikita September lalu, Pemda Sumba Barat hanya membicarakan ihwal urgensi kepemilikan KTP bagi warga Marapu. Kepala Dinas Dukcapil Yermi disebut telah berjanji akan menerbitkan KTP dengan kolom agama dikosongkan bagi penganut Marapu. "Kami sudah kumpulkan, tapi belum ada realisasi KTPnya sampai sekarang," ungkap Nono. Persoalan yang melibatkan Marapu dan Pemda Sumba Barat sebenarnya dapat diselesaikan jika organisasi kepercayaan tersebut telah terbentuk. Namun, sebelum organisasi terbentuk ada baiknya Pemda Sumba Barat melakukan sosialisasi terkait tata cara penerbitan akta kelahiran dan surat nikah yang sesuai hukum negara. "Sosialisasi kami ke para kepala desa dan petugas posyandu, ketika ibu yang mengandung sudah harus diminta menyediakan nama (bagi anaknya). Jadi, saat anak itu lahir akta langsung diberikan karena nama sudah ada," ujar Yermi.

Persekutuan Antar Gereja-Gereja Kapuas Rayakan Natal di Gereja Bethany

Persekutuan Intern Antar Gereja-Gereja (PERIANG) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melaksanakan perayaan Hari Natal di Gereja Bethany Indonesia Jalan Pilau, Kuala Kapuas, Kamis (01/12), mewartakan kemenag.go.id. Ketua Periang, Pdt. Agustinus Tunda mengatakan pelaksanaan natal periang tahun ini berjalan dengan sederhana namun penuh makna dan mengedepankan kasih kebersamaan antar denominasi gereja se kabupaten kapuas. " Dengan dilaksanakannya natal periang ini semoga mempererat rasa kebersamaan dan menjadi berkah dalam pelayanan gereja kepada masyarakat kabupaten kapuas, " ucapnya. Bupati Kapuas Ben Brahim saat menghadiri acara itu mengatakan agenda Natal 1 Desember 2016 ini merupakan agenda rutin bagi Periang Kabupaten Kapuas yang diawali dari perayaan Natal di Gereja Bethany dan akan dilanjutkan ke Gereja-gereja berikutnya se-Kabupaten Kapuas.

Sertifikasi Halal Bukan Ancaman

Mengikut republika.co.id, Ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) DKI Jakarta, Bimo Prasetio, menilai, sertifikasi halal jangan hanya dilihat sebagai tantangan atau ancaman atau buat pengusaha, tapi sebagai kesempatan atau peluang untuk bisa melebarkan bisnis mereka. Menurut dia, sertifikasi halal ini akan membuat pengusaha semakin mudah untuk melakukan ekspor produk mereka ke negara-negara lain, terutama yang memiliki perhatian terhadap produk-produk halal. "Selain itu, dapat memberikan kepastian kepada pengusaha untuk dapat berkompetisi menjual produknya. Karena saat ini, tingkat kesadaran masyarakat, khususnya konsumen Muslim itu, makin tinggi terhadap kehalalan suatu produk," ujar Bimo. Bila dilihat dari  perspektif pengusaha, Bimo menjelaskan, UU JPH ini memang terkesan memberatkan, terutama dengan keharusan mendapatkan sertifikasi halal. Namun, di sisi lain, UU ini sebenarnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim. Jika berbicara konsumen, dia melanjutkan, maka yang namanya pebisnis pasti selalu memberikan solusi dan berorientasi kepada konsumen. "Siapa yang bisa memberikan solusi dan keamanan kenyaman konsumen? Ya pengusaha. Makanya, ini harusnya dilihat sebagai peluang," katanya. Dia menambahkan, saat berbicara soal kehalalan suatu produk sebenarnya bukan hanya untuk kaum Muslim, tetapi secara universal. Dengan adanya sertifikasi halal maka produk yang diuji tersebut sudah melalui serangkaian prosedur pemeriksaan, yang menuntut produk tersebut supaya bisa aman dan higienis. Jadi, bukan sekedar halal, tapi juga aman, higienis, dan secara perlahan meningkatkan kualitas produk tersebut. Selain itu, Bimo berharap, pengusaha jangan melihat ini hanya sebagai bentuk kewajiban yang ditetapkan pemerintah, tapi juga sejalan dengan keinginan pasar, terutama masyarakat Muslim yang mulai kritis dengan kehalalan suatu produk. Permintaan sertifikasi halal ini pun sejalan dengan perubahan perilaku market, yang menghendaki adanya jaminan terhadap produk-produk konsumsi. Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus mengayomi para pengusaha dan tidak memberatkan pengusaha. Pemerintah diharapkan bisa terus melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan, terutama kepada pengusaha-pengusaha kecil dan UKM.

Festival Hindu Kaharingan ke-8 Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Kurun (Inmas) Sejak 25 November silam, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas menjadi pusat pelaksanaan Festival Tandak Intan Kaharingan (FTIK) VIII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang melibatkan umat Hindu Kaharingan itu telah berakhir pada 30 November (Hindu Kaharingan adalah aliran Hindu lokal orang Dayak di Kalimantan Tengah yang berbeda dengan Hindu Bali, - catatan oleh Dr. Igor Popov). Berdasar laman kemenag.go.id, FTIK diikuti 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, dibuka langsung oleh Gubernur H. Sugianto Sabran, Sabtu (26/11). Pembukaan kegiatan keagamaan dua tahunan tersebut dipusatkan di stadion mini Kuala Kurun. H. Sugianto Sabran meminta masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjaga dan meningkatkan kebersaman dan kerukunan umat beragama. FTIK harus bisa menjadi wahana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bahwa kerukunan umat bergama merupakan sebuah hal yang harus dijaga. "Melalui Festival Tandak Intan Kaharingan ini, kita tingkatkan kebersamaan dan toleransi antar umat beragama," kata Sugianto.
 Gubernur akan menambah memberi hadiah kepada para peserta yang juara I akan mendapat kan uang tunai 70 juta rupiah, juara II mendapat 50 juta rupiah, Juara III mendapat uang tunai 40 juta rupiah dan untuk peserta terbaik akan di berangkatkan ke India sebanyak 20 orang plus sumbangan dari DAD Prov. Kalimantan Tengah bagi peserta terbaik 5 orang akan ikut di berangkat ke India jadi keseluruhan 25 orang akan di berangkatkan.
 Turut hadir dalam pembukaan Festival Tandak Intan Kaharingan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama I Ketut Widnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah H. Abdul Halim H Ahmad, serta sejumlah pejabat lainnya. "Festival Tandak Intan Kaharingan di Gunung Mas diikuti oleh 1062 peserta," sebut Bupati Arton S. Dohong. Cabang lomba yang digelar diantaranya tari-tarian, vokal grup, bedehem atau siraman rohani, kidung rohani, menandak, pembacaan kitab suci Penaturan dan penerjemahanya, cerdas cermat, tarian bernafaskan agama Kaharingan, karungut, menjawek, menarek katupat tampung tawar, dan beberapa cabang lomba yang bernuasa keagamaan lainnya. Perlombaan digelar di beberapa tempat, seperti stadion mini Kuala Kurun, GPU Damang Batu, pendopo rumah jabatan Bupati Gunung Mas dan Kantor Dewan Adat Dayak Gunung Mas. 

Mahasiswa-mahasiswi Hindu Dayak (sumber foto: stahntp.ac.id)