Pemerintah Kirim 20 Ton Bantuan untuk Pengungsi Rohingya

Pemerintah Indonesia akan kembali mengirimkan bantuan untuk warga Rohingya yang berada di negara bagian Rakhine, Myanmar. Bantuan kemanusiaan yang sebelumnya dikirimkan ke Bangladesh itu akan diberhentikan sementara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, ‎penghentian sementara bantuan kemanusiaan ke Bangladesh itu disebabkan menumpuknya bantuan di sana. Sebaliknya, bantuan yang diberikan pemerintah ini akan langsung dikirimkan ke Myanmar. "Jadi government to government (G to G) bantuan kita arahkan ke Rakhine State (Myanmar)," terang Willem di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2017), diberitakan sindonews.com. Willem menuturkan, saat ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sedang melobi pemerintah Myanmar untuk mendapat izin pengiriman bantuan. Izin itu diperlukan salah satunya untuk flight clearance pesawat Hercules TNI AU di Myanmar. "Menurut keterangan kita sudah dapat lampu hijau. Jadi mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini sudah ada izin prinsip dari Myanmar. TNI AU sudah siapkan flight clearance untuk bawa barang bantuan," ujarnya. Pada persiapan pengiriman ke Myanmar kali ini, pemerintah Indonesia akan memberikan sekira 20 ton bantuan kemanusian. Bantuan itu terdiri dari makanan siap saji, tenda pengungsi, medical treatment, obat-obatan, hingga water treatment atau alat penjernih air. "Sementara ini yang disiapkan dua pesawat Hercules dengan kapasitas masing-masing 10 ton. Berarti ada 20 ton (bantuan). Apa yang dikirimkan? Tentunya hal yang sangat darurat. Kita kasih sarung juga, ada 7.000 sarung. Kita kirimkan 20 tenda," papar Willem. Ia melanjutkan, bantuan yang dikirimkan pemerintah telah melalui serangkaian assesment. Sehingga, bantuan itu merupakan barang-barang yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi. Willem menambahkan, bantuan sekira 20 ton yang akan dikirimkan ke Myanmar itu diberangkatkan Rabu (20/9/2017) ke pangalan udara Sultan Iskandar Muda, Aceh. Setelah transit di sana, bantuan akan langsung dikirimkan ke Myanmar setelah mendapat izin dari pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi itu. "Jadi kita akan kirimkan bantuan ke Myanmar, dan untuk sementara bantuan ke Bangladesh tak dikirimkan. Sudah melimpah di sana," pungkas Willem.