Pos

Menampilkan postingan dari Mei, 2017

Yusril Akan Bela Hizbut Tahrir Indonesia Hadapi Pemerintah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan, HTI telah menunjuk praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator anggota tim kuasa hukum HTI. Tim kuasa hukum ini dibentuk untuk menghadapi tuntutan pemerintah dalam sidang gugatan pembubaran HTI di pengadilan. "Insya Allah besok akan ada konferensi pers yang diadakan di kantornya Pak Yusril di Kota Kasablanka. Konferensi pers pengumuman tim pembela HTI," ujar Ismail, saat ditemui seusai menghadiri sebuah diskusi di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017), diwartakan di tribunnews.com. "Kami menyebutnya 1.000 advokat bela HTI. Koordinatornya Pak Yusril," kata Ismail. Selain Yusril, mantan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman juga akan menjadi anggota dalam tim tersebut. "Di sana ada Pak Misdan, Pak Munarman, kemudian Lutfi Hakim dan banyak lagi," ujar dia. Ismail menjelaskan, tim kuasa hukum HTI bertugas untuk mencermati apa yang akan dilak…

Patung Yesus yang mahal belum perlu, kata Uskup Jayapura

Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar, OFM  mengatakan pembangunan patung Yesus yang direncanakan pemerintah Propinsi Papua tidak terlalu perlu saat ini. Hal itu disampaikan Uskup Leo menanggapi pernyatan kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Djuli Mambaya yang mengatakan pemerintah propinsi Papua akan membangun patung Yesus dengan dana sekitar Rp300-500 miliar, dilansir laman indonesia.ucanews.com. Menurut Mambaya, pembangunan patung itu akan dimulai pada 2018 yang mencakup pelepasan lahan enam hektar, pembangunan landasan dan museumnya. Patung itu rencananya akan memiliki tinggi sekitar 73 meter.  “Kita harap semua tepat waktu,”ungkap Mambaya. Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan patung Yesus itu akan lebih tinggi dari Patung Liberty di New York dan Patung Yesus di Rio Jeneiro, Brasil. “Kita perlu perencanaan lebih matang. Anggaranya perlu dihitung ulang patung ini betul-betul menjadi simbol kekristenan,”ujarnya kepada jurnalis di Jayapura. Dari sekitar 3.2 juta penduduk Papu…

Tokoh Lintas Agama Dukung TNI-Polri Tindak Tegas Pemecah Persatuan

Tokoh lintas Agama yang bertemu Presiden Joko Widodo sepakat bahwa segala upaya memecah belah persatuan harus ditindak secara tegas. Oleh karena itu, diwartakan di tribunnews.com, para tokoh lintas agama mendukung langkah Presiden Jokowi yang menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindak tegas pihak yang mengganggu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.  "Semua yang hadir mendukung tindakan yang diperlukan tehadap organisasi atau pihak-pihak yang melanggar empat konsensus. TNI dan Polri tidak perlu ragu lagi karena didukung lintas agama," kata Ketua Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia Uung Sendana L Linggarjati saat dihubungi Kompas.com usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).  Selain Uung, hadir dalam pertemuan di tadi yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Ketua Konferensi Wali Gereja Ignatius Suryo Hardjoatmodjo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriet…

Menyingkap Kehidupan Komunitas Yahudi di Sulawesi Utara

Gambar
Di tengah intoleransi yang dipersepsikan meningkat di Indonesia, komunitas Yahudi di sebuah sudut terpencil kepulauan Indonesia, hidup tenteram berdampingan dengan penganut agama lain. Di Tondano, sebuah kota dekat Manado, sebuah sinagoge berdiri kukuh dengan atapnya yang merah, menjadi satu-satunya sinagoge di Nusantara berpenduduk 255 juta ini. Kantor berita AFP, dilansir dari Daily Mail dalam laporannya yang cukup panjang (27/04), mengutip laman satuharapan.com, menggambarkan masyarakat Yahudi merasa aman untuk mempraktikkan iman mereka secara terbuka di kota itu. "Kami bisa memakai kippah (kopiah Yahudi) di mal atau di manapun yang kami inginkan, ini bukan masalah," kata Yobby Hattie Ensel, seorang pemimpin Yahudi kepada kepada AFP.  Di Tondano, sinagoge "Shaar Hasyamayim" berdiri dekat dengan beberapa gereja dan pemukiman orang-orang yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing tanpa masalah. Jika selama ini Indonesia dipuji oleh karena umat Is…

Kapolri: Khilafah Hizbut Tahrir Bertentangan dengan Pancasila

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung konsep khilafah. Belakangan ini sejumlah acara HTI di sejumlah daerah gagal digelar karena tidak dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh polisi, dilansir suaraislam.co. Tanpa STTP sebuah acara keramaian masyarakat dianggap tidak berizin, sehingga bisa dibubarkan secara paksa jika nekat digelar. Salah satu yang batal digelar itu adalah agenda HTI yang mengangkat tema “Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat” yang semula akan digelar di Jakarta pada 23 April 2017. “Kita memang tidak keluarkan izin, STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kita larang,” kata Tito menjawab Beritasatu.com di Mabes Polri Jumat (28/4). Saat ditanya apakah STTP tidak dikeluarkan atas instruksi Mabes Polri, tetapi karena banyak ancaman? “Iya karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti,” jawab Tito.  Pihak yang kerap berseberangan dengan HTI, d…

Kongres Ulama Perempuan merekomendasikan menikah dari semula 18 tahun

Selama tiga hari, sejak Selasa 25 April hingga Kamis 27 April 2017, sejumlah ulama perempuan dari Indonesia dan 15 negara sahabat mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Ketua SC KUPI 2017 Badriyah Fayumi menjelaskan, selama tiga hari berlangsung kongres tersebut telah menghasilkan beberapa fatwa yang meliputi kondisi alam, kekerasan seksual, hingga pernikahan anak. “Kami menyebutnya hasil musyawarah keagamaan KUPI. Sebetulnya esensinya semua pemikiran keagamaan itu bisa disebut fatwa,” ujar Badriyah, Kamis (27/4/2017) petang, diwartakan suaraislam.co.  Fatwa pertama mengenai ‘Perusakan Lingkungan dalam Konteks Ketimpangan Sosial’ adalah hukum bagi pelaku perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat pada ketimpangan sosial ekonomi adalah haram secara mutlak. Namun pembangunan dimungkinkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan berlandaskan maqasid syariah. Agama Islam pun telah mengatur dengan tegas mengenai …