Presiden Iran: Kaum Shiah dan Sunni – harus bersatu

Laman pikiran-rakyat.com memberitahu, dalam pidato pada upacara pembukaan Konferensi Kesatuan Islam Internasional di Teheran pada 27 Desember 2015, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan warga Muslim “harus menghapus citra negatif Islam dari dunia maya dan kehidupan nyata sekarang ini”. Rouhani mengecam warga Muslim “yang diam melihat seluruh pembunuhan dan pertumpahan darah” di Suriah, Irak dan Yaman. Ditambahkannya, konflik di Irak dan Suriah hanya memberi keuntungan bagi Israel dan mereka yang menentang warga Muslim.
 Rouhani juga membantah opini bahwa negaranya berupaya membentuk “Shi’iite crescent” atau “bulan sabit Syiah’ – kawasan yang didominasi kaum Syiah di Timur Tengah, mulai dari Lebanon hingga ke Suriah dan Irak. “Tidak ada bulan sabit Syiah atau Sunni. Kita hanya memiliki bulan Islam. Kita – warga Muslim di dunia – harus bersatu”, tegasnya.

Yubileum Gereja Protestan di Indonesia dan di Maluku

Pada tahun 2015 yang berujung tiba HUT bulat ke-410 (ke-200 sebagai badan hukum) Gereja Protestan di Indonesia (GPI) serta ke-80 anaknya Gereja Protestan Maluku (GPM). GPI adalah gereja Protestan tertua dan salah satu terbesar di Indonesia yang didirikan di Pulau Ambon pada th. 1605 oleh misionaris Belanda dengan nama "De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie" (Indische Kerk), kelak pusatnya pindah ke Batavia (Jakarta). Pada th. 1815 pemerintah mendaftarkan Indische Kerk sebagai badan hukum (baru rampung pada tn. 1835). Gereja beraliran Reformed, y.i. aliran negeri di Kerajaan Belanda. GPI pada abad ke-20 menjadi "payung", keesaan dari 12 Sinode Gereja Bagian Mandiri regional. Salah satu mereka ialah Gereja Protestan Maluku yang didirikan pada th. 1935 di bawah GPI dengan pusat di Ambon.
 Dua orang tokoh Gereja Protestan ini yang terkenal adalah misionaris Belanda Yoseph Kam dinamai Rasul Maluku yang berkarya di sana pada th. 1817-1833 dan sesepuh Gereja pada th. 1922-1937, misiolog, Dr. Hendrik Kreamer (1888-1965) dari Belanda, akhirnya dia memprotes tindakan pemerintah Belanda yang agresi militer ke Indonesia pada th. 1947-1948-an.

Orang Ambon di gereja, Th 1943 (sumber foto: www.wikimedia.org)

Saatnya Rayakan Pluralisme Agama

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriah dan perayaan Natal 2015 yang hampir bersamaan menjadi momentum meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kabarnya laman print.kompas.com. Inilah saatnya merayakan keberagaman yang menjadi pengikat sosial kebangsaan Indonesia. Ikatan sosial dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan harus tetap dipertahankan untuk menjaga kelangsungan Indonesia. Demikian benang merah pendapat Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Henriette TH Lebang, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Aqil Siradj, Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yusnar Yusuf, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia Suhadi Sendjaja yang ditemui dan dihubungi terpisah pada Selasa 22 Desember 2015.
 Said mengatakan, pada hakikatnya perbedaan merupakan hal lumrah di Indonesia. Justru karena perbedaan itulah Indonesia lahir dan terus bertahan hingga saat ini. “Untuk itu, tidak ada alasan kita mempermasalahkan perbedaan itu,” ujarnya. Menurut Said, akhir-akhir ini persatuan Indonesia yang sudah terjaga itu coba diganggu oleh ideologi asing. Ideologi itu ingin memecah belah persatuan Indonesia. Menyongsong peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 24 Desember dan Natal pada 25 Desember ini, Said mengatakan bahwa inilah momentum yang sangat tepat untuk menguatkan kembali persatuan Indonesia dan semangat kebersamaan yang selama ini telah terjalin. “Tunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang bisa menerima perbedaan. Hal ini penting untuk melawan atau menangkal perkembangan ideologi radikal yang sudah mulai masuk ke Indonesia,” tutur Said.

Perayaan Hari Natal Nasional 2015 di Kupang Hendaknya Meriah Namun Sederhana

Perayaan Hari Natal Nasional 2015 pada tanggal 28 Desember 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, hendaknya dirayakan secara meriah namun sederhana, kabarnya laman pgi.or.id. Karena hal ini tidak mudah, maka perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Perayaan Hari Natal Nasional 2015 mengambil tema Natal PGI-KWI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia serta Konferensi Waligereja Indonesia - Catatan dari Dr. Igor Popov, LLM) 2015 yaitu “Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah”. Seluruh aksi sosial yang dilaksanakan dalam Perayaan Hari Natal Nasional 2015 termasuk bakti sosial berupa pengobatan gratis di Kabupaten Alor, dengan target 1900 pasien, sunatan massal, operasi katarak, pembagian sembako, santunan ke panti asuhan dan panti rehabilitasi kusta, baik yang dikelola gereja maupun pesantren, bantuan kepada gereja yang terkena gempa, dan pengeboran sumber air bersih di tiga lokasi.
 Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Kupang, Ibu Kota NTT sebagai lokasi penyelenggaraan Perayaan Hari Raya Natal Nasional 2015. Perayaan Hari Natal Nasional akan digelar pada 28 Desember di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT, dan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditunjuk sebagai Ketua Panitia Natal Nasional 2015.

Presiden berencana keliling Indonesia Timur dalam rangka Natal

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers setelah Rapat Terbatas terkait dengan persiapan Natal dan Tahun Baru 2016 di Kantor Presiden Jakarta, kabarnya laman antaranews.com, mengatakan bahwa Presiden merencanakan keliling ke Indonesia Timur dalam rangka Natal dan akan kembali sebelum tahun baru ke Jakarta. “Presiden merencanakan 5, 6, 7 hari ke Kupang, Papua, dan sekitarnya,” kata Pramono yang pada kesempatan jumpa pers itu didampingi Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Ia menambahkan bahwa pada prinsipnya pemerintah telah siap untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2016.
 Pramono menambahkan bahwa Presiden Jokowi ingin agar saat menyambut Natal dan Tahun Baru, masyarakat merayakannya secara sederhana dan tidak berlebihan untuk memberikan keteladanan yang baik kepada sesama. “Kita juga perlu memberikan keteladanan kepada semuanya bahwa perayaan bisa berjalan dengan baik tanpa harus berlebihan, terutama yang diselenggarakan oleh hotel-hotel di berbagai tempat mudah-mudahan ini juga tidak menimbulkan kecemburuan,” katanya.

Masyarakat Kesadaran Krishna terdaftar sebagai badan keagamaan

Sumber foto: www.iskconid.org
Gerakan Hindu Kresna di Indonesia terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai badan keagamaan mandiri "Perkumpulan International Society for Krishna Consciousness (ISKCON)". Dahulu, pada tanggal 1 Januari 2002, mereka telah mendirikan SAKKHI (Sampradaya Kesadaran Krishna Indonesia) untuk bertindak sebagai perantara antara pihak anggota perkumpulan yang jumlahnya terus bertambah dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 ISKCON adalah paling umum di dunia gerakan baru Hindu Waisnawa dan Bhakti yang dikenal dari kirtannya (nyanyian umum mantra Hare Krisyna disertai musik) serta festival di tempat-tempat umum.

Keponakan Pendeta Mangentang Resmi Memimpin GKSI

Rangkaian acara Sidang Sinode Am IV Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) secara resmi ditutup, kabarnya laman reformata.com. Melalui persidangan yang berlangsung sejak tanggal 17 November itu nama Pendeta Marjiyo S.Th yang mewakili Badan Pengurus Wilayah Jawa Tengah (BPW GKSI Jateng) keluar sebagai Ketua Umum Sinode GKSI yang baru. Hamba Tuhan yang memiliki hubungan keluarga dengan Pendeta Matheus Mangentang ini terpilih setelah berhasil mengantongi 116 suara melalui sebuah mekanisme pemilihan yang diselenggarakan secara demokratis dan transparan di Villa Myko, Cisarua, Jawa Barat (20/11). Sidang Sinode Am GKSI IV ini dihadiri oleh seluruh BPW GKSI se-Indonesia yang memiliki hak pilih sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) GKSI.
 Saat ditemui Reformata usai ditetapkan sebagai Ketua Sinode GKSI,  Marjiyo menyatakan bahwa ia akan terus melanjutkan amanat  pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada GKSI. Ketika diminta menanggapi perpecahan yang ada di tubuh GKSI, yakni hasil Sidang Istimewa GKSI TMII dan versi Pendeta Mangentang.  Marjiyo menegaskan dirinya akan  tetap menjadikan AD ART GKSI, sebagai dasar sebuah keabsahan dalam berorganisasi di GKSI.Pendeta Marjiyo secara resmi menjadi Ketua Umum Sinode GKSI setelah berkompetisi ketat dengan Pendeta Ruswang yang mewakili BPW Jawa Barat. Baik Marjiyo maupun Ruswang dikenal sebagai figur dengan rekam jejak yang baik selama melayani di GKSI. (GKSI adalah gereja reformed yang didirikan pada Th 1998 - Catatan dari Dr. Igor Popov.)

Pendiri Gereja Minahasa Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Kabarnya laman reformata.com, salah satu tokoh pendiri Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Bernard Wilhelm Lapian menerima penganugerahan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia atas jasa-jasanya. Upacara penganugerahan gelar pahlawan itu digelar di Istana Negara, Jakarta pada 5 Nopember y.b.l. B.W. Lapian sangat aktif dalam pergerakan melawan penjajah. Ia menjadi tokoh sipil yang menonjol pada zamannya, bersama Letkol CH Taulu, B.W. Lapian terlibat dalam peristiwa heroik Merah Putih pada tanggal 14 Februari 1946 dalam merebut tangsi militer Belanda di Teling Manado.

Kesamaan Tradisi Satukan NU dan Syiah

Dalam diskusi bertema “Islam Madani dan Islam Nusantara; Corak Islam Indonesia” yang diselenggarakan oleh Rumah Madani, Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI), di Kalibata, pada 27 Nopember y.b.l., cendekiawan muda Nahdlatul Utama (NU), Zuhairi Misrawi kata “Menurut Gus Dur, dalam gempuran globalisasi yang menyerang identitas dan jatidiri kita ini, selama tradisi-tradisi kita seperti tahlilan, maullidan, shalawatan, ziarah itu masih ada, kita tak akan mampu dirusak oleh Barat. Juga oleh Arabisasi Islam, itu”, kabarnya laman ahlulbaitindonesia.or.id. Yakni bahwa sesama Muslim itu harus saling belajar. Yang NU belajar dari Syiah, yang Syiah belajar dari NU.

Gereja Masehi Injili di Minahasa, Perkunjungan dan Pelayanan Natal

Perkunjungan dan pelayanan di sejumlah rumah sakit yang digelar Panitia Perayaan Menyambut Natal Komisi Pelayanan Anak Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) berlangsung sukses, memberitahukan laman gerejawi gmim.or.id. Dalam pelayanan tersebut, sekitar 87 anak yang sedang dirawat di sejumlah rumah sakit didoakan untuk proses perawatannya dan pelayanan kasih berupa hadiah Natal. Sedangkan untuk acara puncak, yaitu ibadah perayaan menyambut Natal digelar pada Minggu, 6 Desember di Aula Serbaguna Pemerintah Kota Manado.

Imam Masjid Perlu Perlindungan Asuransi Syariah

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) mendukung gagasan Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) untuk melindungi para Imam masjid dengan asuransi kesehatan syariah, mengikut laman dmi.or.id.
 Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para imam, marbot, dan pengurus masjid. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP DMI, Drs. H. Imam Addaruqutni, MA., menyatakan PP DMI mendukung usulan dan langkah-langkah Ketua Umum PP IPIM, Prof. Dr. KH. Ali Musthofa Yaqub, yang mengimbau masjid agung dan masjid raya seluruh Indonesia untuk melindungi para imam, marbot dan pengurus masjid dengan asuransi syariah, “Itu usul yang bagus, sebaiknya terlaksana, khususnya untuk imam dan marbot masjid. Selama ini, imam-imam masjid hanya memperoleh honorarium, namun tidak mendapatkan asuransi kesehatan,” tutur Imam pada Rabu (25/11). “Pembiayaan asuransi imam berasal dari dana jamaah yang sudah direlakan kepada masjid dalam bentuk infaq. Jadi, harus ada penyesuaian dengan kapasitas dan kemampuan dana dari masing-masing masjid,” ungkapnya.

Wisuda Angkatan Pertama Perbandingan Agama Khonghucu di Universitas Islam Jakarta

Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menggelar prosesi wisuda yang ke-98, pada 28 November 2015. Menurut laman matakin.or.id, pada kesempatan itu Fakultas Usuhuluddin, Prodi Perbandingan Agama, Konsenterasi Agama Khonghucu angkatan pertama mengikuti prosesi Wisuda Master Agama (S2).

HUT ke-85 Al Washliyah

Tanggal 30 Nopember tahun ini adalah HUT ke-85 Al Jam'iyatul Washliyah alias Al Washliyah salah satu organisasi Muslim tertua di Nusantara. Namanya berarti "Perkumpulan yang menghubungkan". Al Washliyah didirikan pada Th 1930 di Medan, Sumatra. Umat Islam kala itu dapat dipecah belah lantaran perbedaan pandangan dalam hal ibadah dan cabang dari agama (furu’iyah). Pendiri-pendiri organisasi ini (H. Ismail Banda, Syekh H. Hasan Maksum, dll) menetapkan tujuan pertama mempersatukan ummah semua mazhab. Al Washliyah berlaku dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial, memiliki Universitas Al Washliyah.

Deklarasi Pilkada Aman dan Damai oleh Dewan-dewan Agama Utama

Deklarasi Pilkada Aman dan Damai diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 27 Nopember 2015 bertempat di Kantor MUI. Menurut laman matakin.or.id, selain MUI tersebut perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). Mereka menyepakati juga untuk melarang penggunaan rumah ibadah untuk kampanye dan mengarahkan umat untuk tidak menggunakan isu SARA dalam meraih suara.

MUI usulkan PBM Pendirian Tempat Ibadah ditingkatkan menjadi UU

Menurut laman mui.or.id Dewan Pimpinan MUI Pusat mengusulkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) tentang aturan pendirian rumah ibadah ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang. Ketua Umum MUI Pusat KH Ma’ruf Amin dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Jakarta pada 10 Nopember mengatakan, Substansi dari PBM merupakan kesepakatan bersama antar majelis-majelis agama, yang kemudian diakomodasi menjadi aturan yang
mengikat menjadi peraturan bersama menteri. PBM yang dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Th 2006 dan No 8 Th 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. “MUI terlibat sejak awal pembahasan dan perumusan isi dari PBM tersebut. Sebagaimana majelis-majelis
agama lainnya juga ikut terlibat secara aktif dalam setiap pembahasan dan perumusan,” kata Kiai Ma’ruf.
 Isi dari PBM telah mempertimbangkan aspek HAM, keadilan, toleransi, saling menghargai, serta aspek keamanan dan ketertiban. Karena itu, terasa aneh jika ada pihak-pihak yang menuding PBM sebagai penyebab perilaku intoleran beberapa orang. “Dalam hal ini sikap MUI sangat jelas, yaitu menjunjung tinggi kesepakatan bersama majelis-majelis agama ketika merumuskan isi PBM. MUI berpandangan, tanpa adanya aturan seperti PBM, keadaan kerukunan antar umat beragama di negeri ini akan semakin mengkhawatirkan. Karena itu, MUI mendukung upaya untuk penguatan PBM dengan mengangkatnya menjadi undang-undang,” ujar Kiai Ma’ruf Amin.
 Pernyataan itu disampaikan menyusul tudingan sekelompok orang yang menyatakan bahwa biang terjadinya kasus perusakan tempat ibadah di beberapa daerah disebabkan oleh adanya PBM Th 2006 itu.

Dibuka Vihara Budhis Indonesia pertama di New York

Mengikut laman berita.bhagavant.com, dalam rangkaian peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2559/2015, Vihara Parivara Dhamma Acala yang merupakan vihara Indonesia pertama dipantai timur Amerika Serikat, resmi dibuka, saat Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York, Ghafur Akbar Dharmaputra memukul gong dalam upacara peresmian vihara yang terletak di 86-40 56th Avenue, Elmhurst, New York. Upacara peresmian vihara tersebut dihadiri oleh 9 anggota Sangha yang di antaranya Y.M. Bhikkhu Phragru Dhammadhron Sombat (Phra Sombati Pavitto) dari Thailand dan Y.M. Bhikkhu Jayamedho dari Indonesia yang mewakili Sangha Therawada Indonesia (STI), juga dihadiri oleh diaspora Indonesia yang bergabung dalam FB Keluarga Buddhis Indonesia di New York, dan Deputi Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB, Muhammad Ansor.
 Komunitas Buddhis Indonesia di New York telah mulai melakukan kebaktian bersama sejak tahun 2003 namun baru sekarang memiliki tempat kebaktian sendiri. Vihara Parivara Dhamma Acala dapat menjadi tempat tidak hanya untuk menggodok kehidupan spiritual tetapi juga persaudaraan sesama diaspora Indonesia.

Rohaniawan Khonghucu masih minim

Mengikut laman kemenag.go.id, sekjen Kementerian Agama RI Nur Syam mengatakan, umat Khonghucu saat ini memiliki hak pelayanan yang sama dengan agama lain dalam hal administrasi kependudukan, peribadatan, pencatatan perkawinan dan berbagai kepentingan sipil lain. Namun minimnya rohaniawan Khonghucu mengakibatkan pelayanan agamanya tidak berjalan maksimal.
 “Hal ini menjadi tanggungjawab serta kewajiban bersama umat Khonghucu dan rohaniawannya dengan pemerintah,” kata Sekjen Nur Syam dalam sambutan yang dibacakan Pgs Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Mudhofir pada pembukaan workshop regional peningkatan kualitas rohaniawan Khonghucu tahun 2015 di Jakarta, Minggu sore, 22 Nopember. Menurut Sekjen, mengaplikasikan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu bukan hal yang mudah, mengingat 32 tahun umat Khonghucu belum mendapatkan pelayanan secara optimal. “Hal ini tentunya juga berhubungan dengan masih minimnya guru agama Khonghucu yang memiliki jenjang dan jalur pendidikan keagamaan formal,” ujar Nur Syam. Menurut dia, masalah itu bermuara pada belum adanya perguruan tinggi agama Khonghucu di Indonesia sebagai kebutuhan dasar untuk mencetak guru-guru agama Khonghucu yang profesional. Disamping itu, lanjut Nur Syam, pendataan masyarakat Khonghucu belum sepenuhnya valid, data umat, siswa, guru agama, rohaniawan, kelembagaan agama dan tempat ibadah masih perlu diverifikasi kebenarannya.
 Kepala Bidang Agama Khonghucu Emma Nurmawati menambahkan, saat ini jumlah penganut agama Khonghucu sebanyak 117 ribu orang. “Namun ini perlu diklarifikasi kebenaran data, perlu dibuat data yang lebih akurat,” ujarnya.
 Sebelumnya di laman ini dilaporkan bahwa realisasi Peraturan Presiden RI No. 135 Th 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Th 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang di dalamnya mengatur tentang pembentukan Direktorat Jenderal Khonghucu (Pasal 475 Susunan organisasi eselon I Kementerian Agama) terkendala oleh sejumlah ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mensyaratkan ketentuan jumlah atau populasi umat Khonghucu yang akan dilayaninya serta pengisian jabatan di Direktorat Jenderal tersebut bila nanti terbentuk.
Logo Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) 

Pejabat Gereja Katolik menyambut baik moratorium Indonesia tentang hukuman mati

Para aktivis dan pemimpin Gereja Katolik di Indonesia dan Filipina menyambut baik berita bahwa Indonesia tidak akan mengeksekusi para terpidana mati dalam waktu dekat, memberitahukan laman ucanews.com. Romo Benny Susetyo, sekretaris Dewan Nasional Setara Institute mengatakan moratorium eksekusi mati adalah sebuah tanda positif, yang menunjukkan bahwa hukuman mati bukan prioritas utama. “Ini adalah sesuatu yang melegakan bagi kami bahwa eksekusi bukan prioritas mereka,” kata Uskup Balanga Mgr Ruperto Santos, ketua Komisi Pelayanan Migran dan Orang dalam Perjalanan Konferensi Waligereja Filipina.
 Keputusan itu, diumumkan pada 19 November, secara efektif memperpanjang penangguhan hukuman sementara untuk wanita Filipina Mary Jane Veloso, 30, yang menghadapi hukuman mati karena berusaha menyelundupkan 2,6 kilogram heroin ke Indonesia. Veloso dijadwalkan dieksekusi pada April, tapi eksekusi tersebut ditunda pada menit-menit terakhir, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut bahwa dia adalah korban perdagangan manusia.
 Tahun ini, Indonesia mengeksekusi 14 orang, termasuk warga dari Brasil, Belanda, Australia, dan Nigeria.

Non-muslim Gotong Royong Bangun Masjid


Masalah kekerasan antarumat beragama kembali memanas di Indonesia. Terutama pascainsiden terbakarnya sebuah masjid di Tolikara Papua dan gereja di kabupaten Singkil Aceh. Mengikut bahan di laman Nahdlatul 'Utama (NU) (nu.or.id), salah satu contohnya adalah budaya gotong royong membangun masjid. Baik muslim maupun non-muslim ikut serta dalam pembangunan tersebut. Budaya seperti ini sudah mengakar di sebagian masyarakat. Dalam sudut pandang fiqih, keikutsertaan nonmuslim dalam pembangunan masjid masih diperdebatkan. Dalam konteks masyarakat yang beragam dan sudah terbiasa hidup dengan masyarakat yang berbeda agama, pendapat yang membolehkan ini lebih tepat untuk diamalkan. Apalagi prilaku ini sudah membudaya di sebagian masyarakat dan dapat memupuk kerukunan umat beragama di tengah masyarakat.

HUT Gereja Pantekosta (GPdI) ke-67 di Papua

Sesuai dengan laman gpdi.or.id, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) merayakan ulang tahun ke-67 di Papua. Para peserta melakukan pawai dengan berjalan kaki dan pawai kendaraan menuju tempat acara pengucapan syukur, yaitu pada tanggal 30 September 2015 di Stadion Sanggeng Manokwari sambil membawa banner yang berisi ucapan selamat berulang tahun GPdI ke-67 di tanah Papua. Acara ini dihadiri oleh gubernur setempat.

Sabha Pandita Hindu melarang nikah sesama jenis

Pesamuan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), menurut laman nusantara.rmol.co, merupakan musyawarah para pendeta Hindu untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar kehidupan beragama umat Hindu di Indonesia, pada 23-24 Oktober 2015 di Jakarta. Ada beberapa keputusan, antara lain, menolak dengan tegas perkawinan sesama jenis kelamin karena tidak dibenarkan oleh kitab suci Weda. usia perkawinan seseorang diputuskan minimal 20 tahun untuk mencegah perkawinan usia dini serta untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Juga, perkawinan beda agama tidak dibenarkan, pemecahannya dilakukan melalui Sudhiwadani. disetujui penggunaan teknologi bayi tabung sepanjang untuk kesejahteraan keluarga dan tidak untuk dikomersilkan. Kitab suci Hindu membenarkan dilakukannya transplantasi organ tubuh karena sesuai Reg Weda.

Surat Ephorus HKBP: Penanaman pohon menyambut Natal 2015 dan Tahun Baru 2016


Ephorus HKBP (pimpinan gereja Huria Kristen Batak Protestan) Pdt. Willem TP Simarmata, MA pada 1 Nopember bertanda tangan suratnya tentang program "satu pohon satu jiwa". Menurut teks di situs gereja hkbp.or.id, pragram ini dimaksudkan untuk menanamkan jiwa pelestarian alam dan lingkungan hidup menjadi kebutuhan sehari-hari dan membudaya diseluruh masyarakat HKBP dengan aksi nyata penanaman minimal satu pohon untuk setiap satu anggota jemaat HKBP per tahun, dan juga penghijauan dan pelestarian lingkungan Tapanuli Raya (Tanah Batak) dan lingkungan Danau Toba.

Nahdlatul Ulama bahas sanksi kebiri untuk penjahat seksual terhadap anak

Jakarta - Menurut situs nu.or.id, Hari ini, Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) dan PP Fatayat NU akan mengadakan kajian perihal sanksi kebiri untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak (paedofilia) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat. Mereka mengangkat wacana ini menyusul inisiatif pemerintah untuk mengeluarkan Perppu yang menerapkan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. kekerasan seksual meningkat tajam sekurangnya lima tahun terakhir. KPAI merilis 562 kasus pada Th 2013, pada 2014, jumlah kasus itu melonjak menjadi 1296. Darurat ini yang mendorong pemerintah Jokowi dalam waktu dekat untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang menerapkan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Wacana penerapan sanksi kebiri ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

Panitia Maha Sabha Ke-3 Hindu Waisnawa

BALI - Sedang bersidang Panitia Maha Sabha Ke-3 Maha Warga Bhujangga Waisnawa (MWBW) di Bali dari 30 Oktober hingga 1 Nopember tahun ini (sumber Facebooknya). MWBW adalah organisasi Hindu beraliran Waisnawa yang minoritas di antara umat Hindu Bali (mayoritas yang Saiwa). Bahan temu terhadap acara persembahyangan mereka.
Persembahyangan bersama di Pura Luhur BW Batu Bolong Bali

Suku Kanekes (Baduy) ingin agama Sunda Wiwitan diakui

JAKARTA — Mengikut situs Solopos.com, beberapa wakil suku adat Kanekes atau Baduy lakukan untuk memenuhi undangan menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi ke-70 Indonesia. Kelompoknya yang terdiri dari tujuh orang telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. “Kami merasa hak-hak adat kami seperti identitas utama KTP, kami mohon agama kami Sunda Wiwitan dimasukan”, katanya seorang Kanekes. (Catatan Kami - Saat hari ini aliran yang disebut belum diakui secara resmi.)
Upacara Tahun Baru Sunda Wiwitan di Cigugur (www.foto.kompas.com)

Pemulihan kembali kelenteng tertua Kim Tek Ie

Sebagaimana diketahui, kelenteng aliran Buddha Tridharma, Kim Tek Ie (Dharma Bhakti) di Jakarta yang tertua di Indonesia (Th 1650, pemulihan pada Th 1755) telah terbakar pada tanggal 2 Maret 2015. Menurut situs Yayasan Wihara Dharma Bhakti jindeyuan.org, pada 18 September tahun ini telah dibentuk Panitia Pembangunan kelenteng dan masih berdana renovasinya oleh siapa saja.
Kelenteng Kim Tek Ie dulu (www.wikimedia.org)

Festival Dewi Durga

Sejak besok 13 Oktober bulan timbul dan hingga 22 Oktober, umat Hindu, pada khususnya suku India-Indonesia, merayakan festival tahunan Navratri (berarti Sembilan malam) yang didedikasikan untuk sembilan manifestasi Dewi Durga (Navdurga), y.i. Sailaputri, Brahmacarini, Candraghanta, Kusmanda, Skandamata, Kartyayani, Kalaratri, Mahagauri, Siddhidatri.
Arca Durga Kutri di Pura Bukit Darma, Bali

Kaul Kekal dua suster dari Indonesia

Menurut web-situs hidupkatolik.com, setelah setahun menjalani formasi di susteran Saumur, Prancis, Kongregasi Suster-suster St. Jeanne Delanoue, tujuh suster, termasuk dua berasal dari Keuskupan Agung Palembang, Indonesia, berikrar kaul kekal kebiaraan. Mereka akan pulang kembali untuk karya ke Indonesia.

Pemuda Islam Makassar Ancam Komunis serta Muslim Syiah dan Ahmadiyah

Makassar (Makassar.tribunnews.com) - Komite Pemuda Islam (KPI) Sulawesi Selatan (nota: organisasi Sunni) menggelar aksi kampanye penolakan keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) serta Ahmadiyah dan Syiah di Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur Makassar, pada Minggu ini. Aksi yang digelar KPI Sulsel ini terkait dengan penolakan pemerintah Indonesia yang meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) atas kejadian dimasa lampau. Presidiaum KPI Sulsel Muhammad Abdurahman mengatakan KPI Sulsel sangat mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia. "Yang jelasnya kami menolak permintaan maaf presiden Joko Widodo yang memberikan ruang kepada mereka," kata Abdurahman.
 Menurut KPI Sulsel, permintaan maaf tersebut akan memberikan ruang yang luas dan dapat memberikan PKI kembali eksis. Selain keluarga PKI, KPI Sulsel juga menyoroti beberapa aliran sesat yang menurut mereka dapat menghancurkan dan merongrong dalam agama Islam. Aliran sesat tersebut adalah Ahmadiyah dan Syiah. Abdurahman yang juga dari anggota Front Pembela Islam (FPI) Makassar menyebutkan KPI Sulsel sangat mengecam aliran sesat. "Mereka ini yang menghancurkan islam dari dalam dan mencabik-cabik ajaran islam dengan cara merubah," jelasnya. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak memberikan juga ruang kepada Ahmadiyah dan Syiah yang telah melakukan makar terhadap negara. Abdurahman menilai kedua aliran sesat tersebut telah melakukan tindakan yang jauh dari perilaku kemanusian. "Mereka ini berlaku biadab kepada ulama, prajurit TNI dan anak bangsa," ungkapnya.

Parade Tauhid 2015 di Jakarta

Jakarta – Menurut situs Arrahmah.com, parade Tauhid 2015 berjalan lancar, ratusan keamanan dari Laskar Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (nota: organisasi radikal) telah bersiaga di lokasi sejak jam 3 dini hari.

Menteri Agama mengundang Paus Roma ke Indonesia

Jakarta (beritasatu.com) - Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengundang pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia Paus Fransiskus ke Indonesia guna membahas berbagai isu, terutama terkait perdamaian dan pencegahan konflik antarumat beragama. Menurut Lukman, hubungan baik Indonesia dan Vatikan sudah terjalin sejak lama atau lebih dari 65 tahun. Umat Katolik di Indonesia sendiri jumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari tujuh juta jiwa.

Hari Lebaran 1436 H

Umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia besok 17 Juli merayakan Hari Lebaran atau Idul Fitri. Sekarang, sebelum waktu pagi salat Idul Fitri, kaum Muslim berharta membayar Zakat Fitrah kepada kaum fakir miskin.