Lima orang menyatakan kaul dalam Dominikan Awam

Didampingi Presiden Chapter Stephanus Suriaputra OP lima orang itu berjanji, “Dalam nama Tuhan yang Mahakuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus dan bersama Bunda Maria dan Santo Dominikus, saya (mereka menyebut nama satu persatu) di hadapan Romo Andreas Kurniawan OP, moderator yang mewakili Master Jendral Ordo Pewarta, berjanji akan hidup sesuai Anggaran Dasar Dominikan Awam untuk masa satu tahun.” Berdasarkan laman penakatolik.com, selain lima orang yang menyatakan janji atau kaul atau profes tahun pertama itu, tujuh orang lain memperbaharui janji untuk tahun kedua, dan tujuh lainnya untuk  tahun ketiga. Dalam Misa itu, 13 orang juga diterima sebagai postulan dan enam orang sebagai novis Dominikan Awam. Mereka semua berasal dari Jakarta, Cimahi dan Bogor. Pastor juga meminta agar yang profes tidak sekedar senang menulis gelar OP di belakang namanya atau yang novis hingga kaul bisa mengenakan jubah atau skapulir OP saat meninggal. “Bukan sekedar mendapat gelar OP, tapi bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan. Bukan boleh atau tidak boleh mengenakan jubah OP saat meninggal, tapi yang penting statusnya diperbaharui atau tidak, bagaimana menggunakan golden time singkat ini dengan sungguh-sungguh, dan apakah merupakan permintaan pribadi atau diijinkan keluarga, sehingga semua yang melihatnya akan sukacita,” tanya imam itu.
 Jenderal Kongregasi Suster-Suster Santo Dominikus di Indonesia Suster Anna Marie OP senang karena di Tahun Yubileum 800 Tahun Ordo Pewarta lahir anggota-anggota Dominikan Awam baru, bahkan kini lebih banyak dari suster, Dominikan Awam sekitar 200 orang sedangkan suster Dominikan hanya 100 persis. “Luar biasa presiden dan kakak-kakak senior. Kita bersyukur penuh sukacita bukan hanya bisa kumpul tetapi karena kita dipercaya menjadi pewarta belas kasih bersama Bunda Maria, yang jadi idola, figur dan profil kita.”

HUT ke-70 Negara Indonesia Timur, negara kerukunan keagamaan


Pada 24 Desember tahun ini genap 70 tahun menjadi Negara Indonesia Timur (NIT, bahasa Belanda Deelstaat Oost-Indonesië), negara tersendiri pada th. 1946-1950 yang meliputi wilayah Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), Sulawesi dan Kepulauan Maluku, ibukotanya Makassar. Kemudian NIT menjadi bagian Republik Indonesia Serikat dan kemudian bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
 Negara ini dibentuk berbeda dengan proklamasi kemerdekaan RI pada th. 1945 di Jakarta, karena tanpa perang merdeka, tetapi sesuai dengan izin Belanda setelah dilaksanakan Konferensi-konferensi Malino, Pangkal Pinang dan Denpasar th. 1946 yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya negara independen. Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, negara baru ini dinamakan Negara Timur Besar, namun kemudian diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946.
 Konferensi Malino meleksanakan setelah Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946 dan dipimpin oleh Letnan Gubernur Jendral Van Mook. Konferensi ini di Kota Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost) dengan tujuan membahas rencana pembentukan federasi di Indonesia bagian Timur, alhasil menjadi "Komisi Tujuh", anggota luar biasa Dewan Kepala-kepala Departemen (Raad van Departementshooden) untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati (Bali), Najamuddin (Sulawesi Selatan), Dengah (Minahasa), Tahya (Maluku Selatan), Dr. Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat).
 Pada 1-12 Oktober 1946 dilangsungkan pula konferensi dengan wakil golongan minoritas Konferensi di Pangkal Pinang, Pulau Bangka (Belanda, Cina dll).
 Akhirnya, Konferensi Denpasar bertempat di Bali Hotel, Denpasar, Bali dari tanggal 7 (resmi sejak tgl. 18) sampai 24 Desember 1946, telah tanpa perwakilan Kalimantan, terdiri atas perwakilan daerah-daerah timur, y.i.: Sulawesi Selatan 16 orang, Minahasa 3 orang, Sulawesi Utara 2 orang, Sulawesi Tengah (Donggala) 2 orang, Sulawesi Tengah (Poso) 2 orang, Sangihe dan Talaud 2 orang, Maluku Utara 2 orang, Maluku Selatan 3 orang, Bali 7 orang, Lombok 5 orang, Timor dan pulau-pulau sekitarnya 3 orang, Flores 3 orang, Sumbawa 3 orang, Sumba 2 orang, plus 15 orang perwakilan golongan minoritas (Belanda, Cina dan Timur Asing lain), seluruh 70 orang. Konferensi terpimpin oleh Komisaris Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar (Regeeringscommissaris voor Borneo en de Groote Oost) Dr. W.Hoven serta Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Konferensi menghasilkan dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota (perantara dengan Kerajaan Belanda), dewan perwakilan rakyat sementara (DPRS), pembagian kekuasaan, keuangan dan pendirian daerah otonomi, kepala negara bagian, kabinet dan menteri Negara Indonesia Timur.

Bendera Negara Indonesia Timur

 Negara Indonesia Timur terdiri dari kurang lebih independen 13 daerah otonomi: Daerah Sulawesi Selatan; Daerah Minahassa; Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud; Daerah Sulawesi Utara; Daerah Sulawesi Tengah; Daerah Bali; Daerah Lombok; Daerah Sumbawa; Daerah Flores; Daerah Sumba; Daerah Timor dan kepulauan; Daerah Maluku Selatan; Daerah Maluku Utara.
 Presiden Negara Indonesia Timur adalah Cokorda Gde Raka Sukawati. Ketua DPRS adalah Mr. Tadjoeddin Noer. Selaku Perdana Menteri adalah: 13 Jan 1947 - 02 Jun 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Kabinet Pertama; 02 Jun 1947 - 11 Okt 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Kabinet Kedua; 11 Okt 1947 - 15 Des 1947 - Kabinet Warouw; 15 Des 1947 - 12 Jan 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Kabinet Pertama; 12 Jan 1949 - 27 Des 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Kabinet Kedua; 27 Des 1949 - 14 Mar 1950 - Kabinet J.E. Tatengkeng; 14 Mar 1950 - 10 Mei 1950 - Kabinet D.P. Diapari; 10 Mei 1950 - 17 Agu 1950 - Kabinet J. Poetoehena.
 Presiden Tjokorda Gde Raka Soekawati (ejaan baru: Cokorda Gde Raka Sukawati), (lhr Ubud, Bali, 15 Januari 1899 dan meninggal th. 1967), seorang Bali dari kasta ksatria. Dia selesai Sekolah untuk pegawai Indonesia, sejak th. 1918 mulai bekerja selaku auditor (pengawas) di Bandung, Denpasar dan Ubud. Pada th. 1924 dipilih ke Dewan Rakyat Indonesia Belanda. Pada th. 1931 berjalan belajar ilmu pertanian di Eropa. Ia memiliki dua orang istri, yang pertama adalah orang Bali yaitu, Gusti Agung Niang Putu yang memberikan seorang putra yang bernama Tjokorda Ngurah Wim Sukawati. Pada tahun 1933, ia menikahi seorang perempuan Prancis bernama Gilbert Vincent, yang memberikannya dua orang anak.

Presiden Cokorda Gde Raka Sukawati Apr 1948 Sulawesi Utara
(sumber foto: wikimedia.org)

 Negara Indonesia Timur menjurus pada politik federalis dan persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Partai Republik oleh Sukarno di Jawa dan Sumatera dan juga oposisi republiken didalam NIT telah lihat mereka sebagai vasal Belanda. Kelak, pada aksi militer Belanda kedua Pemerintah NIT oleh Anak Agung Gde Agung memprotes dan mendekatkan diri ke Republik Indonesia.
 Negara Indonesia Timur menjadi projek sementara sebagai negara federalis (serikat) dan kerukunan Indonesia Timur dan Eropa tanpa perang. Di negeri ini tiada dominasi satu agama atau suku (apa ada di RI), tetapi persamaan de yure dan de fakto wilayah Kristiani, Islami dan Hinduis.

Presiden Cokorda Gde Raka Sukawati bersama isteri Apr 1948 Sulawesi Utara
(sumber foto: wikimedia.org)

Presiden Sukawati Gde Raka Sukawati bersama keluarga
(sumber foto: nusabali.com)

Begini Aksi Sosial GNPF-MUI di Aceh

Tak hanya fokus pada aksi bela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menggelar aksi sosial untuk korban gempa di Pidie Jaya. Seperti dilansir di republika.co.id, bersama sejumlah ormas atau lembaga lainnya seperti FPI, Wahdah Islamiyah, dan FUIB Sulsel (Forum Umat Islam Bersatu Sulawesi Selatan), Selasa (27/12), rombongan tokoh dan ulama tersebut menyerahkan bantuan bagi para korban. Turut serta dalam rombongan ini di antaranya Habib Rizieq Syihab (Pembina GNPF MUI dan Imam Besar FPI), Habib Muhsin Alatas (Ketua Umum FPI), Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin (Wakil Ketua GNPF MUI dan Ketua Umum Wahdah Islamiyah), dan lainnya. Nuansa persatuan dan persaudaraan yang dicontohkan para ulama ini diharapkan bisa menjadi penguat tersendiri bagi warga Aceh yang sedang mengalami musibah.
 Dalam kesempatan ini, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab menyerahkan dana Bantuan sebesar Rp 2 miliar dari FPI se-Indonesia. FUIB Sulawesi Selatan juga menyampaikan bantuan yang diserahkan oleh Habib Muhsin Al-Habsyi Ketua FPI Sulsel sebesar Rp 151.150.000. Bukan hanya dari ormas Islam atau lembaga saja yang menyalurkan bantuan pada kesempatan ini. Ibu Ermi, salah satu jamaah pengajian Majelis Zikir Az Zikra juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 100 juta  dan 1.000 paket  bingkisan berisi perlengkapan shalat. Ustaz Zaitun Rasmin yang merupakan Ketua Umum Wahdah Islamiyah  dan juga Wasekjen MUI Pusat turut menyampaikan bantuan dana sebesar Rp 100 juta. Bantuan dana dari Wahdah ini secara khusus ditujukan untuk pembangunan Masjid Baitul Fuqara' dan program renovasi rumah di Desa Paru Keude, Kec Bandar Baru, Pidie Jaya. Wahdah Islamiyah sebagai ormas Ahlus Sunnah Wal Jamaah, memiliki perhatian besar terhadap segala bentuk persoalan keumatan dan kegiatan sosial.

Kabupaten Lumajang Gelar Utsawa Dharma Gita ke XX

PHDI Kabupaten Lumajang menggelar Utsawa Dharma Gita ke XX di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Pembimas Hindu Jawa Timur, Ida Made Windya mengapresiasi PHDI Kabupaten Lumajang yang hingga tahun ini telah menggelar UDG selama 20 kali. "Semoga kabupaten lain bisa mengikuti jejak Kabupaten Lumajang yang rutin setahun sekali menggelar UDG," kata Ida Made Windya, Senin (19/12/2016), mewartakan kemenag.go.id. Adapun jenis lomba yang diselenggarakan antara lain lomba baca sloka anak-anak, dharma wacana anak-anak dan kidung anak-anak. Selanjutnya ada lomba sloka remaja, sloka dewasa, dharma wacana remaja serta dewasa. Pada kesempatan tersebut, Bimas Hindu Jawa Timur memberikan bantuan kepada PHDI Kabupaten Lumajang berupa pakaian seragam keagamaan pemangku serta buku keagamaan Hindu.

Komnas HAM Nilai MUI Kebablasan, karena Larang Perusahaan Pakai Atribut Natal

Komnas HAM mengkritik keras kebijakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang perusahaan memberikan atribut Natal kepada para pekerjanya. Menurut Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mewartakan kriminalitas.com, MUI sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara peribadatan agama Islam dan terhadap umat muslim itu sendiri. “MUI gak boleh ngatur apalagi soal kebijakan pemilik perusahaan yang bukan beragama Islam,” kata Natalius kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Sabtu (17/12/2016). Natalius melanjutkan, kebijakan pelarangan atribut Natal ini juga dinilainya tak logis. Pasalnya, atribut seperti Santa Claus dan pohon Natal sama sekali tak ada hubungan dengan agama Kristen. “Kan ini hanya atribut saja. Seharusnya MUI tidak masuk terlalu dalam. Cukup soal ajaran agamanya masing-masing saja,” tuturnya. Ia sendiri berharap agar ke depannya MUI tak mengatur terlalu dalam soal individu masyarakat apalagi sampai masuk wilayah kebijakan perusahaan. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru mengenai penggunaan atribut keagamaan nonmuslim. Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 ini menyatakan haram hukumnya, seorang muslim menggunakan atribut keagamaan nonmuslim.

Gema 212 Gelar Aksi Solidaritas Aleppo di Depan Kedubes Rusia

Ratusan umat Islam dari berbagai organisasi masyarakat Islam, wanita dan pria, pada Senin (19/12) menggelar aksi solidaritas untuk Aleppo, Suriah, di depan Kedutaan Besar Rusia, Jakarta Selatan. Dalam orasinya, para orator menuntut pemerintah Rusia agar menghentikan dukungan militernya kepada Presiden Suriah Bashar Al-Assad, demikian Mi’raj Islamic News Agency (mirajnews.com) memberitakan. Berdasarkan data yang dirilis OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) yang merupakan salah satu badan koordinasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB, sebanyak 37.000 orang telah terekstradisi dari Aleppo Timur, 14.700 orang berlindung di shelter dan 19.000 pengungsi dari Aleppo Timur telah terdata di Aleppo Barat, sementara 3.420 orang belum diketahui nasibnya. “Pembantaian rakyat sipil yang dilakukan oleh pemerintah Suriah berikut sekutunya Rusia dan Iran harus dihentikan. Kita sebagai sesama saudara Muslim harus angkat bicara dan usir Dubes Rusia,” teriak Nurdin, koordinator massa dari Gerakan Kemanusiaan (Gema) 212. Nurdin mengatakan, berdasarkan laporan terakhir yang dimilikinya, 93 persen daerah di Kota Aleppo,  Suriah Utara telah dikuasai oleh pasukan pemerintah Suriah.  Hal itu semakin menyiksa warga Aleppo dan jauh dari kata HAM. “Sampai saat ini kami belum mendengar pernyataan tegas dari pemerintan Indonesia, oleh karena itu kami turun,” tegasnya. Massa yang tergabung dalam Gema 212 ini melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar Kedubes Rusia, sejak jam 10.30 WIB, dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang bergambarkan warga Aleppo yang menjadi korban pengeboman. Salah satu spanduk besar yang dibentangkan bertuliskan ‘Stop genocide #WeStandWithAleppo Aksi Solidaritas Aleppo’. Ratusan polisi bersiaga di depan gedung Kedubes Rusia.

Pentahbisan Gedung Gereja Imanuel Maluku Sekaligus Launching Website Jemaat

Berdasar laman sinodegpm.org, sembilan tahun dua bulan sembilan belas hari itulah panjang waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan gedung gereja yang representatif, Panitia Pembangunan Gedung Gereja, majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat Imanuel OSM boleh berbangga hati karena kerjasama, kerja keras, serta kerja cerdasnya terbayarkan dengan letusan rasa suka cita dan ungkapan syukur. Pembangunan boleh selesai menghasilkan wujud gedung gereja yang representatif bisa digunakan untuk pembinaan spiritual serta edukasi berkelanjutan melalui pendidikan formal gereja. Jemaat Iamnuel OSM dahulunya menjadi jemaat kategorial karena berlokasi di wilayah asrama militer angkatan darat. Berjalannya waktu yang menempati wilayah tersebut tidak hanyak anggota TNI namun warga gereja non TNI. Maka status kategorial berubah menjadi Jemaat Imanuel OSM yang berada pada Wilayah Pelayanan Klasis Pulau Ambon yang diketuai oleh Pdt.R.Rikumahu,.S.Th saat ini. 04/12/16 Gedung Gereja Imanuel OSM di Thabiskan oleh Ketua Sinode GPM Pdt.Drs.A.J.S.Werinissa,.M.Si yang di daawali dengan membaca bahagian Firman Tuhan. Turut hadir Gubernur Maluku, Pejabat Walikota yang di Wakili Oleh Sekot, Pangdam XVI Pattimura yang diwakili oleh Kasdam XVI Pattimura, Rektor UKIM, Rektor Unipatti, Wakil Ketua DPR Provinsi Maluku, Para Donatur, serta warga Jemaat Imanuel OSM. Website Jemaat dilaunching oleh Ketua Sinode GPM sebelum memberkati Jemaat mengakhiri Peribadahan.

Umat Buddha Indonesia Bantu Korban Gempa Pidie Jaya, Aceh

Di bawah naungan sejumlah organisasi Buddhis seperti Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, umat Buddha Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban di Aceh dengan menyalurkan dana dan terjun langsung ke lokasi terdampak bencana, mewartakan laman bhagavant.com.
 Relawan Tzu Chi di Lhokseumawe, Aceh, telah tiba di daerah terdampak bencana pada Rabu (7/12/2016) untuk melakukan survei kondisi bencana dan mengumpulkan data awal untuk penyaluran bantuan. Demikian seperti yang dirilis situs resmi Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Kamis (8/12/2016). Sebanyak 36 orang relawan dan Tim Medis Tzu Chi cabang Medan pada Jumat (9/12/2016) tiba ke Aceh Bireun, Aceh pada jam 5 dinihari dengan membawa barang bantuan berupa beras (700 kg), mi instan (1.000 dus), air mineral (310 dus), selimut (5.000 buah), sarung (3.000 buah), biskuit (100 dus), dan susu. Selain itu juga ada bantuan berupa 10 kursi roda, 600 pak pembalut wanita, 120 pak diapers untuk manula, dan 27 pasang tongkat. Tim Medis Tzu Chi yang terdiri dari dokter orthopedi dan dokter anestesi bertugas membantu tindakan operasi di rumah sakit. Sementara tim medis lainnya melakukan bakti sosial kesehatan keliling ke lokasi bencana untuk membantu korban luka. Dalam siaran persnya, pada Rabu (7/12/2016), Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma, merasa prihatin dengan musibah gempa di daerah “Serambi Mekkah” tersebut dan teringat peristiwa gempa dan tsunami pada tahun 2004 yang lalu. “Bencana ini telah menewaskan puluhan orang, sementara yang selamat harus menghadapi penderitaan akibat kehilangan rumah atau pun keluarga,” katanya.
 Sementara itu umat Buddha yang tergabung dalam Mitra Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) yang merupakan bagian dari Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) telah berkoordinasi para Pengurus MBI Aceh dan segera mengirimkan barang bantuan di antaranya seperti mie instan, baterai, dan obat anti serangga.

Universitas Katolik Sanata Dharma Tolak Copot Baliho dengan Model Mahasiswi Berhijab

Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta akan menolak menurunkan baliho yang didalamnya terdapat seorang mahasiswi mengenakan jilbab jika Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) memintanya. “Jika mereka (FUI) datang, kita tidak akan langsung menurunkan (baliho),” ujar Romo Gregorius Budi Subanar, Dosen Program Pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, seperti dilansir dari The Jakarta Post, mengutip laman bataktoday.com. Spekulasi pemaksaan penurunan baliho berkembang setelah FUI baru-baru ini memaksa pihak Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta untuk menurunkan baliho perguruan tinggi tersebut yang juga mengandung gambar seorang mahasiswi mengenakan hijab. “Pimpinan universitas mengatakan bahwa keberatan harus didasarkan pada peraturan yang ada dan disampaikan melalui saluran formal, melalui pemerintah daerah (Kabupaten Sleman) yang menerbitkan izin baliho. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua,” ucap Budi. Selain satu baliho di dalam lingkungan kampus, terang Budi, pihak Universitas Katolik Sanata Dharma juga memasang baliho dengan gambar yang sama di Jl Magelang  dan Jl Urip Sumohardjo, dua jalan utama menuju kampus Universitas Sanata Dharma. “Salah satu (baliho) di dalam kampus, itu seperti di dalam rumah, tidak dapat diturunkan,” katanya. Romo Budi menegaskan, universitas yang sudah berdiri 61 tahun tersebut mendidik mahasiswa tanpa diskriminasi. “Sanata Dharma menerima mahasiswa dari beragam etnis dan agama. Kami memiliki siswa dari 33 provinsi,” tambahnya. Terpisah, Ardiya Dewi Nurahma, mahasiswi Sanata Dharma yang mengenakan hijab menjelaskan bahwa dia tidak memiliki pengalaman diskriminasi di kampus tersebut. Dia juga menjelaskan, pihak universitas menyediakan mushola bagi mahasiswa/i Muslim. “Tidak benar terjadi kritenisasi di kampus ini,” ujar Ardiya.
 Untuk diketahui, sebelumnya Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Yogyakarta mengajukan protes atas baliho Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta yang menampilkan gambar model berjilbab. Menurut FUI gambar tersebut merupakan ajakan kepada umat muslim untuk masuk ke perguruan tinggi itu. Menanggapi protes FUI, Universitas Kristen Duta Wacana  langsung mencopot baliho yang dipasang di beberapa wilayah, termasuk di dalam kampus itu sendiri. “Ada yang datang dan meminta baliho itu diturunkan, mengaku dari perwakilan organisasi massa Islam,” kata Rektor Universitas Kristrn Duta Wacana Yogyakarta, Henry Feriadi, di kampusnya, Kamis (8/12/2016). Menurut Henry, pada hari Rabu kemarin beberapa orang yang mengaku dari FUI Yogyakarta meminta pihaknya menurunkan baliho. Setelah datang pertama pada pagi hari, mereka datang lagi pada siang hari dengan maksud dan tujuan yang sama. Henry menuturkan, model berhijab yang ada dalam baliho itu memang betul-betul mahasiswi di kampusnya. Menurutnya, ada 3.800 mahasiswa yang kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana.
 “Tujuh persen mahasiswa kami adalah muslim,” katanya.
 Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mengambil sikap untuk menyelesaikan kasus intoleransi yang dilakukan FUI. Sujanarko mengatakan, kasus intoleransi tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta, tapi juga di Kabupaten Bantul belum lama ini. Serangkaian kasus intoleransi itu, menurut Sujanarko, mencoreng Yogyakarta yang dikenal sebagai The City of Tolerance atau kota yang toleran. “Tindakan FUI berlebihan. Ngarso dalem harus hadir dan bicara untuk mengayomi warga Yogyakarta,” kata Sujanarko ketika dihubungi, Kamis (8/12/2016). Dia menduga, apa yang dilakukan FUI merupakan rentetan dari aksi demonstrasi di Jakarta, di antaranya demonstrasi 2 Desember 2016. Aksi demonstrasi besar-besaran itu merembet ke daerah dan menjadi momentum bagi tindakan intoleransi. Sujanarko juga meminta kepolisian dan forum pimpinan daerah untuk bersikap tegas terhadap FUI. Menurutnya, polisi seharusnya melindungi lembaga pendidikan yang mendapat ancaman. Pemerintah, kata dia, tidak boleh kalah oleh FUI. Dia juga meminta lembaga pendidikan untuk bertahan dan tidak tunduk pada FUI. Ia juga meyakini mayoritas masyarakat Yogyakarta mendukung toleransi. “Bukankah ketika masuk kampus mahasiswa tidak memilih agamanya apa. Di UKDW kan banyak juga mahasiswa muslim. Semestinya teman-teman FUI memahami hal itu,” kata Sujanarko. Sebelumnya, M Fuad Andreago, Koordinator Anggota Muda Forum Umat Islam Yogyakarta mengatakan, pihaknya meminta lembaga pendidikan non muslim tidak menggunakan model berhijab, yang menurutnya merupakan salah satu lambang atau simbol umat Islam. “Lha, mereka jelas universitas dengan label Kristen, itu kan tidak benar,” kata dia.

KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati

Dalam diskusi bertajuk 'Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama' di Jakarta, Selasa (6/12/2016), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mendesak pemerintah menerapkan moratorium terhadap kebijakan hukuman mati. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI Romo Paulus Christian Siswantoko mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati untuk melihat dampak dari eksekusi tersebut. Pemerintah juga harus memastikan apakah eksekusi mati berhasil menimbulkan efek jera dan menekan angka kriminalitas. “Gereja katolik berharap adanya moratorium hukuman mati. Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan hukuman mati,” ujar Romo Paulus dalam diskusi bertajuk ‘Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Teologi Agama-Agama’ di Jakarta, Selasa (6/12/2016), seperti dilansir Kompas.com. Romo Paulus berpandangan, praktik hukuman mati bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 di mana hak hidup merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi. Di sisi lain, dia melihat hukuman mati terbukti tidak efektif dalam menekan angka kejahatan. Sampai saat ini penyebaran narkoba masih menjadi persoalan, sementara sejak 2015 sudah ada belasan terpidana kasus narkoba yang dieksekusi mati. “Apa ada dampak yang signifikan dan efek jera. Sudah 18 orang yang dieksekusi mati. Hukuman mati sendiri tidak sesuai dengan Pancasila dan HAM,” kata dia. Ia juga menegaskan, secara jelas Gereja Katolik menolak praktik hukuman mati. Dalam ensiklik Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati. Paus menyatakan bahwa dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati tidak dapat didukung penerapakannya.
 Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom. Menurut Pendeta Gomar, pemerintah tidak etis jika mempermainkan hidup seseorang melalui peraturan hukum dan perundang-undangan. Di sisi lain, PGI sendiri meragukan anggapan hukuman mati bisa menjadi efek jera. PGI telah berkali-kali menyampaikan protes kepada pemerintah. “Tidak etis jika negara mempermainkan hidup melalui hukum dan undang-undang,” ujar Pendeta Gomar.

Organisasi Muslim Tolak KKR Natal di Bandung

Acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar di Gedung Sabuga, Jl. Tamansari Kota Bandung, dengan menghadirkan Pendeta Stephen Tong, Selasa (6/12) dibubarkan secara paksa oleh massa, mewartakan laman pgi.or.id. Kelompok yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah (PAS) itu memaksa panitia mengakhiri acara dengan alasan kegiatan kebaktian harus digelar di gereja, bukan gedung umum. Lewat akun Instagram, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mencoba menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi soal itu, dan menulis: “Kegiatan dilanjut saja. Hak beragama Anda dilindungi negara.” Namun kemudian, setelah acara KKR itu akhirnya dibubarkan sebelum waktunya, Ridwan meminta maaf. “Saya minta maaf, secara fisik saya tidak bisa di semua lokasi peristiwa.”
 Berikut kronologi kejadian dari kepolisian yang diterima redaksi:
Pukul 15.32 WIB Pdt. Dr. Stephen Tong berkoordinasi dengan pejabat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bandung bernama Iwan dan petugas Polrestabes Bandung Ipda Edy dan Ipda Kasmari tentang aspirasi massa PAS agar Gedung Sabuga tidak dipakai dalam acara kebaktian. Stephen meminta waktu selama 45 menit untuk membahasnya dengan para jemaat yang sudah terlanjur masuk gedung.
Pukul 16.32 WIB, Iwan (Kesbangpol Bandung) memberikan penjelasan kepada perwakilan PAS atas permintaan Stephen Tong tersebut.  
Pukul 17.00 WIB massa PAS yang berkumpul di jalan masuk menuju gedung Sabuga menyampaikan akan memberikan waktu sampai pukul 18.00 agar panitia KKR meninggalkan gedung sabuga. 
Pukul 17.30 WIB perwakilan PAS dipimpin oleh orang bernama Roin memasuki gedung sabuga untuk menghentikan kegiatan latihan paduan suara panitia kebaktian dan jemaat KKR. Seluruh jemaat dan panitia KKR diminta keluar gedung karena akan diadakan mediasi. 
Pukul 17.45 WIB, perwakilan PAS melakukan rehat untuk salat maghrib. 
Pukul 19.00 WIB bertempat di ruang bengkel pameran gedung Sabuga, dilakukan audiensi antara dua wakil PAS yakni Roin dan Dani dengan Stephen, dengan mediator Kapolrestabes Bandung dan stafnya. Hasil dari mediasi tersebut pada intinya adalah PAS memberikan waktu 10 menit kepada Stephen untuk memberikan penjelasan kepada seluruh jemaat yang sudah hadir, bahwa pelaksanaan KKR tak bisa dilanjutkan karena “adanya kesalahan prosedur dalam proses kelengkapan pemberitahuan kegiatan” oleh panitia KKR. 
Pukul 20.00 WIB, wakil PAS kembali ke massanya untuk menyampaikan hasil mediasi. 
Pukl 20.05 WIB Stephen memberikan penjelasan kepada seluruh jemaat bahwa adanya penolakan dari PAS terhadap KKR karena adanya kesalahan prosedur. 
Pukul 20.19 WIB para jemaat KKR menyanyikan lagu Malam Kudus dan menutup acara dengan doa. 
Pukul 20.21 WIB, jemaat KKR meninggalkan gedung Sabuga dengan tertib dan kemudian massa PAS ikut meninggalkan gedung Sabuga. Dalam aksinya, massa PAS membawa spanduk bertuliskan “Masyarakat Muslim Jabar meminta kegiatan KKR pindah ke tempat yang telah disediakan (gereja) bukan di tempat umum” namun dalam mediasi perwakilan mereka berargumen bahwa yang menjadi masalah adalah soal perizinan. Namun menurut informasi salah seorang panitia KKR, semua masalah perizinan sudah dilengkapi termasuk pemberitahuan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Santri Kiai As’ad Jalan Kaki Denpasar-Situbondo

Ekspresi syukur bisa ditunjukan dengan berbagai hal. Umumnya bagi kalangan Nahdliyin menggelar doa bersama dan diakhiri dengan makan bareng. Namun ada juga syukur dengan tindakan yang tak biasa, seperti yang dilakukan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo ini. Mengikut laman nu.or.id, mereka, sejak tanggal 6 Desember 2016, berjalan kaki dari Denpasar ke Situbondo sebagai ungkapan syukur atas anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Almaghfurlah KHR. As’ad Syamsul Arifin. Mereka yang berjumlah 8 orang tersebut, pada Kamis (8/12) memasuki hari ketiga dan telah berada di wilayah kabupaten Jembrana. Sebelumnya mereka  melewati Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Target perjalanan hari ketiga ini memasuki wilayah pelabuhan Gilimanuk untuk selanjutnya menyeberang ke pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. Syamsudin Boy, inisiator sekaligus koordinator dalam aksi jalan kaki ini mengungkapkan, selama perjalanan tidak ada kendala yang berarti. Bahkan saat melewati perkampungan Muslim kerap disambut dengan berbagai macam bantuan seperti makanan dan air minum. “Kami terharu antusiasme masyarakat Muslim Bali meyapa kami, terutama sahabat-sahabt Banser Jembrana yang sempat menjamu kami. Sambutan mereka merupakan tambahan energi di tengah fisik yang mulai letih,” ungkapnya. Ia juga menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi tulus datang dari hati sebagai wujud ketakziman santri kepada ulama NU. “Sosok Kiai As’ad bagi masyarakat Muslim Bali begitu terasa dekat walaupun sudah lama tiada. Gelar Pahlawan Nasional kepada Kiai As’ad merupakan gelar yang sangat pantas disandangnya mengingat sepak terjang beliau mengusir penjajah,” paparnya.
 Dengan aksi ini, lanjutnya, juga ingin mensyiarkan tauladan-tauladan ulama NU yang telah banyak berkorban untuk umat, salah satunya adalah Kiai As’ad. Ulama NU ada yang berjuang dengan berjalan kaki menembus hutan belantara ratusan kilometer. “Kita tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya zaman itu. Aksi jalan kaki ini setidaknya kami ingin menghadirkan kembali perjuangan itu, mengalahkan rasa lelah sebelum sampai pada tujuan di makam Kiai As’ad,” tegasnya. Sebelumnya, aksi jalan kaki yang berjarak tempuh sekitar 220 kilometer ini telah mendapat restu langsung dari Pengasuh Ponpes Sukorejo Asembagus Situbondo KHR. Achmad Aaim Ibrahimy. Rencananya, para peserta aksi ini akan disambut di kediaman cucu Kiai As’ad tersebut. 

Ulang Tahun ke-50 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua

Sekitar 60 ribu umat Kristen Baptis di Papua akan berkumpul pada 14 Desember mendatang di distrik (kecamatan) Makki, kabupaten Lanny Jaya, sebuah wilayah yang tergolong pedalaman Papua. Mereka akan merayakan Yubileum 50 tahun berdirinya Gereja Baptis Papua atau lebih dikenal sebagai Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP). "Ini kampung halaman saya. Saya lahir dan besar di kampung ini," kata Pendeta Socratez Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan PGBP, kepada satuharapan.com, lewat pesan singkat dari Makki.
 Catatan oleh Dr. Igor Popov: Baptis adalah salah satu aliran Protestan. PGBP didirikan pada 14 Desember 1966 di Yaneme Magi, didaftar pada 1976, tapi "The Australian Baptist Missionary Society" (sekarang menjadi Global Inter Action (GIA) mulai bekerja di Tiom sejak Th 1956. Sayangnya, saat ini di dalam PGBP tetap ada perpecahan dan dua kantor Sinode - di Itawakhu dan di Kotaraja (Papua Indonesia).

Bimas Katolik Kankemenag Sumba Timur Fasilitasi Aksi Panggilan

Bimas Katolik memfasilitasi pelaksanaan kegiatan aksi panggilan di sekolah-sekolah menengah atas (SMA/SMK) se-Kota Waingapu. Dengan berkoordinasi ke pihak sekolah yang ada, Bimas Katolik membuka peluang lebih besar untuk aksi panggilan yang dilakukan oleh para suster dan bruder. Seperti dilansir di laman kemenag.go.id, ada tiga Kongregasi yang melakukan aksi panggilan tersebut, yakni Kongregasi Hamba-Hamba Hati Kudus yang diwakili oleh Sr. Lima, ASCV asal Italia, Kongregasi Abdi Hati Kudus Yesus Berduka yang diwakili oleh Sr. Sonia Belleno asal Filipina, dan Kongregasi Misionaris Kaum Miskin yang diwakili oleh Br. Mark Cruza, MOP asal Filipina. Ketiga Kongregasi itu adalah Kongregasi Kepausan dan bertaraf internasional.
 Adalah sebuah kenyataan bahwa "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit" (Luk.10:2a). Gereja membutuhkan tenaga untuk karya penyelamatan dalam Gereja. Atas tuntutan ini, dengan penuh semangat, kegembiraan dan harapan, para suster dan bruder tanpa kenal lelah berjalan keliling dari satu sekolah ke sekolah lain untuk memberikan kesaksian tentang hidup membiara dan kekhasan spiritualitas yang mereka miliki dalam Kongregasi mereka masing-masing, sambil mengajak kaum muda untuk menanggapi panggilan hidup membiara; salah satu corak hidup bakti dalam Gereja Katolik.
 Sekolah-sekolah yang dikunjungi untuk aksi panggilan pada kesempatan pertama adalah SMAN 1 Waingapu, SMA PGRI dan SMA Katolik Andaluri yang dilaksanakan pada hari Sabtu (12/11). Sekolah-sekolah lainnyaseperti SMAN2 Waingapu, SMAN 3 Waingapu, SMK 2 Waingapu, SMK Pandawai dan SMAN 1 Haharu baru dikunjungi pada hari Kamis dan Jumat (24 - 25/11) karena pada hari-hari sesudah aksi panggilan pertama, para suster dan bruder harus melaksanakan aksi panggilan ke Waikabubak. Pihak sekolah yang dikunjungi menanggapi baik aksi panggilan ini dan memberi ruang dan waktu kepada para suster dan bruder untuk menjalankan aksi panggilan mereka. Para siswa/i pun dengan antusias mengikuti aksi panggilan ini. Banyak diantara siswa/i yang mengikuti kegiatan ini, dengan sukarela, mengisi formulir yang diberikan. Ada harapan bahwa dari sebagian mereka yang telah mengisi formulir itu benar-benar menanggapi panggilan hidup bakti yang ditawarkan. Berdasarkan kesaksian bahwa dari aksi-aksi panggilan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, sekalipun tidak banyak yang menanggapi, tetapi tetap ada kaum muda yang mengabdikan hidup mereka bagi Tuhan dan sesama dalam corak hidup bakti.
 Sebagaimana diketahui bahwa Gereja Katolik terus mengalami pertumbuhan, namun tidak dapat disangkal bahwa di pihak lain ada tren penurunan panggilan secara global. Di benua Eropa, Amerika, wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi penyumbang terbesar tenaga biarawan/i dan misionaris, telah mengalami penurunan secara signifikan. Kini yang masih memberikan harapan adalah orang-orang di benua Afrika dan Asia. Karena itu konsentrasi pertumbuhan jumlah biarawan/wati dan misionaris terarah ke kedua benua ini. Indonesia adalah salah satu negara di Asia tenggara yang kini mengambil alih posisi Eropa dan Amerika dalam hal ikhwal menyumbang tenaga biarawan dan misionaris bagi karya penyelamatan dalam Gereja. Itu sebabnya banyak Komunitas Religius Internasional mengembangkan sayap mereka ke wilayah Indonesia, termasuk ketiga Kongregasi yang kini menjalankan aksi panggilan di sekolah-sekolah Menengah Atas se-Kota Waingapu.

Diskriminasi agama pribumi di pulau Sumba


Meski berstatus pribumi di tanah Sumba, penganut agama asli Marapu kerap kesulitan mengakses layanan publik berupa pendidikan dan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta lahir, serta akta nikah, seperti dilansir cnnindonesia.com. Semua kesulitan bermuara dari adat mereka dalam melakukan prosesi pernikahan. Kepala Suku Kampung Tarung, Lado Regi Tera, menceritakan penganut Marapu selama ini tak pernah menikah resmi sesusai aturan administrasi pemerintah.

Persekutuan Antar Gereja-Gereja Kapuas Rayakan Natal di Gereja Bethany

Persekutuan Intern Antar Gereja-Gereja (PERIANG) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melaksanakan perayaan Hari Natal di Gereja Bethany Indonesia Jalan Pilau, Kuala Kapuas, Kamis (01/12), mewartakan kemenag.go.id. Ketua Periang, Pdt. Agustinus Tunda mengatakan pelaksanaan natal periang tahun ini berjalan dengan sederhana namun penuh makna dan mengedepankan kasih kebersamaan antar denominasi gereja se kabupaten kapuas. " Dengan dilaksanakannya natal periang ini semoga mempererat rasa kebersamaan dan menjadi berkah dalam pelayanan gereja kepada masyarakat kabupaten kapuas, " ucapnya. Bupati Kapuas Ben Brahim saat menghadiri acara itu mengatakan agenda Natal 1 Desember 2016 ini merupakan agenda rutin bagi Periang Kabupaten Kapuas yang diawali dari perayaan Natal di Gereja Bethany dan akan dilanjutkan ke Gereja-gereja berikutnya se-Kabupaten Kapuas.

Sertifikasi Halal Bukan Ancaman

Mengikut republika.co.id, Ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) DKI Jakarta, Bimo Prasetio, menilai, sertifikasi halal jangan hanya dilihat sebagai tantangan atau ancaman atau buat pengusaha, tapi sebagai kesempatan atau peluang untuk bisa melebarkan bisnis mereka. Menurut dia, sertifikasi halal ini akan membuat pengusaha semakin mudah untuk melakukan ekspor produk mereka ke negara-negara lain, terutama yang memiliki perhatian terhadap produk-produk halal. "Selain itu, dapat memberikan kepastian kepada pengusaha untuk dapat berkompetisi menjual produknya. Karena saat ini, tingkat kesadaran masyarakat, khususnya konsumen Muslim itu, makin tinggi terhadap kehalalan suatu produk," ujar Bimo. Bila dilihat dari  perspektif pengusaha, Bimo menjelaskan, UU JPH ini memang terkesan memberatkan, terutama dengan keharusan mendapatkan sertifikasi halal. Namun, di sisi lain, UU ini sebenarnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim. Jika berbicara konsumen, dia melanjutkan, maka yang namanya pebisnis pasti selalu memberikan solusi dan berorientasi kepada konsumen. "Siapa yang bisa memberikan solusi dan keamanan kenyaman konsumen? Ya pengusaha. Makanya, ini harusnya dilihat sebagai peluang," katanya. Dia menambahkan, saat berbicara soal kehalalan suatu produk sebenarnya bukan hanya untuk kaum Muslim, tetapi secara universal. Dengan adanya sertifikasi halal maka produk yang diuji tersebut sudah melalui serangkaian prosedur pemeriksaan, yang menuntut produk tersebut supaya bisa aman dan higienis. Jadi, bukan sekedar halal, tapi juga aman, higienis, dan secara perlahan meningkatkan kualitas produk tersebut. Selain itu, Bimo berharap, pengusaha jangan melihat ini hanya sebagai bentuk kewajiban yang ditetapkan pemerintah, tapi juga sejalan dengan keinginan pasar, terutama masyarakat Muslim yang mulai kritis dengan kehalalan suatu produk. Permintaan sertifikasi halal ini pun sejalan dengan perubahan perilaku market, yang menghendaki adanya jaminan terhadap produk-produk konsumsi. Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus mengayomi para pengusaha dan tidak memberatkan pengusaha. Pemerintah diharapkan bisa terus melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan, terutama kepada pengusaha-pengusaha kecil dan UKM.

Festival Hindu Kaharingan ke-8 Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Kurun (Inmas) Sejak 25 November silam, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas menjadi pusat pelaksanaan Festival Tandak Intan Kaharingan (FTIK) VIII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang melibatkan umat Hindu Kaharingan itu telah berakhir pada 30 November (Hindu Kaharingan adalah aliran Hindu lokal orang Dayak di Kalimantan Tengah yang berbeda dengan Hindu Bali, - catatan oleh Dr. Igor Popov). Berdasar laman kemenag.go.id, FTIK diikuti 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, dibuka langsung oleh Gubernur H. Sugianto Sabran, Sabtu (26/11). Pembukaan kegiatan keagamaan dua tahunan tersebut dipusatkan di stadion mini Kuala Kurun. H. Sugianto Sabran meminta masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjaga dan meningkatkan kebersaman dan kerukunan umat beragama. FTIK harus bisa menjadi wahana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bahwa kerukunan umat bergama merupakan sebuah hal yang harus dijaga. "Melalui Festival Tandak Intan Kaharingan ini, kita tingkatkan kebersamaan dan toleransi antar umat beragama," kata Sugianto.
 Gubernur akan menambah memberi hadiah kepada para peserta yang juara I akan mendapat kan uang tunai 70 juta rupiah, juara II mendapat 50 juta rupiah, Juara III mendapat uang tunai 40 juta rupiah dan untuk peserta terbaik akan di berangkatkan ke India sebanyak 20 orang plus sumbangan dari DAD Prov. Kalimantan Tengah bagi peserta terbaik 5 orang akan ikut di berangkat ke India jadi keseluruhan 25 orang akan di berangkatkan.
 Turut hadir dalam pembukaan Festival Tandak Intan Kaharingan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama I Ketut Widnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah H. Abdul Halim H Ahmad, serta sejumlah pejabat lainnya. "Festival Tandak Intan Kaharingan di Gunung Mas diikuti oleh 1062 peserta," sebut Bupati Arton S. Dohong. Cabang lomba yang digelar diantaranya tari-tarian, vokal grup, bedehem atau siraman rohani, kidung rohani, menandak, pembacaan kitab suci Penaturan dan penerjemahanya, cerdas cermat, tarian bernafaskan agama Kaharingan, karungut, menjawek, menarek katupat tampung tawar, dan beberapa cabang lomba yang bernuasa keagamaan lainnya. Perlombaan digelar di beberapa tempat, seperti stadion mini Kuala Kurun, GPU Damang Batu, pendopo rumah jabatan Bupati Gunung Mas dan Kantor Dewan Adat Dayak Gunung Mas. 

Mahasiswa-mahasiswi Hindu Dayak (sumber foto: stahntp.ac.id)

Dubes Myanmar: dengan menggunakan agama, Rohingya kata bahwa warga Buddha menganiaya mereka

Dua hari terakhir  Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta didatangi sejumlah organisasi masyarakat.  Mereka menyatakan peduli pada etnis minoritas Rohingya. Duta Besar Myanmar  untuk Indonesia, Aung Too, mengatakan dirinya menghormati kebebasan demokrasi di Indonesia.  Meskipun selama dua hari, pengeras suara nyaring terdengar di depan kedutaannya. "Saya berkelakar dengan rekan di sini, ini yang Presiden Joko Widodo sebut sebagai suara berisik (noise) demokrasi," kata Aung Too saat dihubungi lewat pesan Whatsapp oleh Tempo.co, Jumat, 25 November 2016 sore. Dia membantah negaranya telah melakukan penganiayaan terhadap Rohingya. Kepada Tempo, dia menuturkan apa yang sebenarnya terjadi di negerinya. 

Gubernur Lampung Minta Naikkan Status IAIN Radin Intan ke Universitas Islam

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menaikkan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Radin Intan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Mengikut laman rakyatku.com, sebagai bukti dukungan atas peningkatan status itu, Pemerintah Provinsi Lampung siap menghibahkan lahan 50-100 hektare. Permintaan tersebut disampaikan Ridho di depan Menteri Agama pada pembukaan Konferensi Studi Islam Internasional (Annual International Confrence On Islamic Studies/AICIS) ke-16 di Ballroom Novotel Lampung. Menurut Ridho peningkatan status IAIN Radin Intan membawa dampak positif bagi Lampung. "Status UIN nantinya akan memberikan efek yang baik bagi perkembangan pendidikan agama di Lampung. Untuk itu Pemprov siap mendukung untuk lebih memajukan UIN, kami hibahkan lahan 50-100 hektare,” kata Ridho yang disambut tepuk tangan peserta. Ridho menekankan sebagai pemeluk Islam terbesar, harus diimbangi dengan penduduk beragama yang berkualitas. Sehingga Islam Indonesia bisa bermanfaat dan mempunyai andil dalam perubahan dunia yang lebih baik. "Islam harus menjadi rahamatan lil alamin atau menjadi rahmat untuk masyarakat sekitarnya salah satunya menghidupkan ajaran agama di lingkungan sekitar,” kata Ridho. Ridho yang pernah tercatat sebagai gubernur termuda di Indonesia itu, mengaku prihatin dengan citra  Lampung, dengan kejahatan begal. Namun belakangan citra tersebut mulai teratasi oleh penegak hukum. Namun langkah penegakan hukum itu, juga seharusnya bisa dicegah melalui kegiatan keagamaan. "Kita lawan kejahatan, bukan orangnya yang dihabisi tapi kejahatannya, lewat ajaran agama. Sehingga bisa hijrah ke arah yang lebih baik. Keinginan saya pesantren dan perguruan tinggi agama tidak hanya menjadi menara gading namun juga bisa menjadi rahmat untuk wilayah sekitarnya," ujar Gubernur. Untuk itu, Ridho siap mendukung kegiatan mahasiswa dan santri masuk desa, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. “emprov siap menanggung biaya hidup santri dan mahasiswa yang terjun ke desa, agar mereka bisa pula menghidupi masjid dan memberi pengaruh positif di tengah masyarakat,” kata Ridho yang juga alumnus Universitas Padjadjaran Bandung itu. Pada kesempataan itu, Ridho juga kembali mengharapan Menteri Agama menaikkan status Bandara Radin Intan II dari embarkasi antara menjadi embarkasi haji penuh. Permintaan itu untuk menyambut peningkatan status Bandara Radin Intan II menjadi bandara internasional pada 2017. “Selain itu Pak Menteri, Bandara Radin Intan II terus kami perjuangkan pembangunannya. Sebentar lagi akan menjadi Bandara Internasional. Kami mohon dukungan dan rekomendasi agar Lampung bisa menjadi embarkasi haji penuh. Pemprov siap menghibahkan tanah untuk asrama haji, sehingga bisa menjadi embarkasi haji," ujar Ridho. Dengan menjadi embarkasi haji langsung, jemaah haji asal Lampung tidak lagi harus melalui Jakarta dan bergabung dengan kelompok terbang (kloter) Jakarta. Selama ini, seluruh jemaah haji Lampung harus terbang ke Jakarta yang membuat ada ongkos transit daerah (OTD). Menurut Ridho, Lampung layak memiliki embarkasi haji sendiri mengingat jumlah jemaah haji dan umroh tiap tahun bertambah. 

Kementerian Agama Luncurkan Program 100 Doktor Pendidikan Agama Buddha

Untuk pertama kalinya, konferensi internasional ATBU (Association of Theravada Buddhist Universities) digelar di Indonesia. Konferensi yang bertema “Buddhism in Contemporary World Challenges and Opportunities” ini digelar di grand ballroom Hotel Artos, Magelang, Jawa Tengah tanggal 11-14 November 2016, mewartakan buddhazine.com. Konferensi ini dihadiri peserta dari 18 negara, yakni Indonesia, Nepal, Vietnam, Pakistan, Laos, Kamboja, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Brazil, Hongkong, Singapura, Malaysia, Bhutan, dan India. “Acara ini akan menghadirkan 100 dosen dan peneliti Buddhis dari seluruh dunia,” ujar Bhikkhu Ditthisampanno, ketua panitia dalam pembukaan acara, Jumat (11/11). Dalam acara ini sekaligus diresmikan program beasiswa 100 Doktor Pendidikan Agama Buddha. Program ini juga yang menjadi titik penting dalam acara konferensi ini. “Kami menyambut baik program 100 Doktor Pendidikan Agama Buddha yang diadakan oleh Kementerian Agama,” kata Bhante yang juga Ketua STIAB Smaratungga, Boyolali. Sementara itu Nur Syam, Sekjen Kementerian Agama RI yang juga Plt. Dirjen Bimas Buddha berharap konferensi ini dapat mengembalikan peradaban pendidikan Buddhis di Indonesia seperti pada zaman Sriwijaya yang terkenal dengan Universitas Nalanda-nya yang berkelas dunia. “Pendidikan merupakan kunci membangun bangsa, oleh karena itu pendidikan harus dibangun dengan baik. Kami berharap, dengan adanya konferensi ini dapat mengembalikan kejayaan pendidikan Buddhis seperti pada zaman Sriwijaya,” katanya. Melalui konferensi ini pula, Nur Syam berharap dapat menciptakan akademisi dan intelektual-intelektual Buddhis yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi Buddhis. “Dengan dosen-dosen yang berkualitas, akan dapat mencetak sarjana Buddhis PTAB yang berkualitas internasional pula,” harapnya. Oleh sebab itu pada hari yang bersamaan, Kemenag secara resmi meluncurkan program 100 Doktor Pendidikan Agama Buddha baru dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target ini, Kementerian Agama akan mengirim 20 mahasiswa Buddhis untuk menempuh program doktoral di dalam dan luar negeri.
 Nur menambahkan, di Indonesia telah berdiri 14 lembaga Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan dua di antaranya berstatus negeri, sedangkan sisanya swasta. Dengan program 100 Doktor Pendidikan Agama Buddha ini, setidaknya ada empat harapan besar yang ingin dicapai oleh Kemenag dalam meningkatkan pendidikan Buddha.

Dugaan Penghinaan Lambang Negara oleh Imam Besar FPI Dilimpahkan ke Polda Jabar

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengungkapkan pihaknya melimpahkan laporan polisi terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Seperti diwartakan di okezone.com, laporan tersebut kini ditangani oleh Polda Jawa Barat. Habib Rizieq Shihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri, putri sulung presiden pertama RI Soekarno, terkait dugaan pelecehan terhadap Pancasila.
 "Ya kan itu hanya kecil-kecil, hanya masalah yang kita anggap polsek, polres, bisa (menangani). Jadi Habib Rizieq lokusnya (wilayah kejadian) dalam video di belakangnya ada Gedung Sate (di Bandung), jadi kita limpahkan ke Polda Jabar," kata Ari di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016). Sukmawati melaporkan Habib Rizieq ke Bareskrim pada 27 Oktober 2016. Diduga ia menyebut “Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pan***, sedang Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala”. Pernyataan itu diketahui pelapor ada di Jawa Barat dan sudah beredar dua tahun lalu. Dalam laporannya, Sukmawati menuding Habib Rizieq melanggar Pasal 154a KUHP tentang Penodaan Lambang Negara. 

Anand Ashram menyelenggarakan Program Acara Sindhi Mehfil secara berkala di Jakarta, Bali dan Jogja

Masyarakat Sindh yang berada dalam wilayah Pakistan adalah masyarakat yang memiliki kultur budaya yang sangat luhur dimana spiritualitas menjadi warna dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas yang cair yang diekspresikan melalu tarian dan lagu sebagai sebuah apresiasi dari rasa bersyukur dan juga sekaligus sebagai sebuah media untuk menumbuhkan keceriaan cinta kasih dalam diri. Itulah mengapa Yayasan Anand Ashram, diberitakan di lamannya anandashram.or.id, menyelenggarakan Program Acara Sindhi Mehfil secara berkala di Jakarta, Bali dan Jogja. Pada kesempatan kali ini Sindhi Mehfil diadakan pada 15 Oktober 2016 di One Earth Retreat Centre, Ciawi, Bogor. Turut pula dihadiri oleh Mr. Rohit Babbar, SS (Direktur Jawaharlal Nehru Indian Cultural Centre (JNICC) dan Teman-Teman dari JNICC yang turut mempersembahkan lagu dan tarian.

Gereja-gereja di Papua Dukung RI Berdialog dengan ULMWP

Gereja-gereja di Papua mendukung Indonesia mengadakan dialog dengan gerakan pro penentuan nasib sendiri di Papua, yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Hal ini disampaikan oleh Pendeta Socratez Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, dalam pertemuan tokoh-tokoh agama di Papua dengan Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, di SwissBell Hotel, Jayapura, pada hari Rabu malam (16/11). Pada kesempatan itu selain tokoh gereja, tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut hadir, dan menyampaikan pendapat kepada wakil duta besar. Dalam keterangannya kepada satuharapan.com, Socratez mengatakan ia menyampaikan pendirian gereja-gereja di Papua kepada wakil dubes AS, yakni meminta pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP, yang menurut dia adalah payung politik resmi rakyat Papua. "ULMWP itu lembaga resmi yang dibentuk dan didukung oleh seluruh rakyat dan bangsa Papua dan diakui oleh masyarakat internasional," kata dia. "Gereja-gereja di Papua, terutama GKI di Tanah Papua, Gereja Kingmi, GIDI dan Baptis mendorong pemerintah Indonesia berunding dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral," kata Socratez.

50 pastor hadiri 50 tahun Keuskupan Jayapura

Sebanyak 50 orang pastor dikabarkan di indonesia.ucanews.com menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 Keuskupan Jayapura yang dipusatkan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Jumat (18/11). “Bahkan, tak hanya lima puluh pastor yang hadir, namun panitia memastikan bahwa ribuan umat Katolik di Kota Jayapura dan sekitarnya juga akan menghadiri momentum akbar itu,” ujar Antonius Ama Bolen, koordinator seksi acara HUT ke-50 Keuskupan Jayapura, ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Kamis. Antonius mengatakan puncak peringatan itu akan diawali dengan ibadah misa syukur yang difokuskan di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih APO, Jayapura, Jumat pagi sekitar pukul 09.00 WIT. Tema peringatan HUT Gereja Katolik tahun ini yakni “Kokoh Diatas Iman Yang Berakar Dalam Budaya, Melangkah Keluar Menginjili Dunia.” “Sebelum ibadah, ada tarian-tarian untuk menjemput para pastor dan umat katolik yang nantinya hadir dalam acara peringatan itu,” ujarnya, seperti dilansir Antara. “Maksud dan tujuan perarakan dan penjemputan bertujuan untuk memeriahkan Perayaan 50 Tahun Hirarki Keuskupan Jayapura,” tambahnya. Selain itu, digelar penyerahan kitab suci dan pelepasan balon HUT ke-50 Hirarkhi Keuskupan Jayapura, kemudian dilanjutkan dengan misa syukur bersama.

Umat Batak Beragama Parmalim Berdoa untuk Indonesia

Seruan Kebhinekaan di Indonesia terus menggema. Tidak hanya di kota Jakarta, Medan maupun provinsi lainnya, kecintaan atas perdamaian Indonesia juga didoakan ratusan Parmalim, sebuah komunitas yang tidak memiliki agama di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara (Sumut), menyiarkan Beritasatu.com. (Parmalim adalah agama asli orang Batak Toba dengan unsur-unsur agama Hindu, - catatan oleh Dr. Igor Popov.)
 Penganut Parmalim tersebut berdoa di dalam gedung yang dijadikan tempat sakral, persisnya di depan foto yang dianggap sebagai Raja Mulia, murid setia Sisingamangaraja I sampai XII. Prosesi ritual doa ini berlangsung khidmad, dan dengan menggunakan Bahasa Batak. Doa bersama dari komunitas Parmalim itu dipimpin Sabar Simanjuntak sebagai pimpinan. "Kami sangat prihatin melihat kondisi bangsa ini yang berada di ambang perpecahan. Apalagi, konflik itu karena ditengarai persoalan agama. Kami mendoakan agar bangsa ini hidup dengan rukun, damai dan kembali bersatu dengan menolak perpecahan," ujar Sabar Simanjutak seusai melaksanakan doa bersama dengan ratusan warga di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, akhir pekan lalu.
 Berdasarkan data, komunitas Parmalin yang Bertuhankan Debata Mulajadi Nabolon, saat ini berjumlah 1.334 kepala keluarga. Jumlah itu meliputii 5.555 jiwa yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dalam melakukan ritual, komunitas ini memajangkan patung tiga ekor ayam berwarna putih, hitam, dan merah. Ada makna dari tiga warna ayam tertentu tersebut. Ayam putih melambangkan kesucian atau halimun, hitam sebagai lambang kerajaan tua atau simbol bumi maupun alam semesta dan ayam merah melambangkan kekuatan atau berkuasa penuh yaitu Tuhan yang disembah.
Upacara Parmalim (sumber foto: medanbisnisdaily.com)

10 Artis yang Pindah Agama

Pindah keyakinan tentunya akan selalu menjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Bahkan pihak keluarga dan juga sanak saudara. Agama adalah hal yang bisa dibilang sensitif dan juga mengikat. Maka dari itu, pihak yang berpinah keyakinan atau agama akan menjadi sorotan publik. Nah rupanya, ada beberapa artis yang ternyata sempat berpindah agama. Siapa saja? Berikut artis yang sempat berpindah keyakinan.
1. Rianty Cartwright
a
tribunews.com
Setelah menggelar pernikahannya pada 17 September 2015 lalu, Rianty dikabarkan berpindah agama dari Islam ke Kristen. Diketahui suami dari Rianty adalah penyanyi bernama Cas.
2. Lukman Sardi
a
kompas.com
Lukman Sardi adalah artis yang secara terang-terangan mengakui jika dirinya berpindah keyakinan. Ia mengakui jika dirinya menjadi seorang nasrani seperti istrinya dengan mengunggah sebuah video ke YouTube. Kabar ini pun membuat banyak fans kecewa dengan Lukman Sardi yang kerap memerankan film yang berhubungan dengan islam.
3. Nafa Urbach
a
tribunnews.com
Saat menjalin hubungan dengan Primus Yustito, ternyata Nafa Urbach sempat menjadi seorang muallaf. Namun hubungannya dengan suami Jihan Fahira ini harus kandas dalam waktu empat tahun. Kemudian, Nafa Urbach rupanya kembali memeluk agama kristen saat dirinya menjalin hubungan dengan suaminya Zack Lee. Hal ini juga menbuat heboh netizen, apalagi saat itu Nafa tengah mencapai puncak kepopulerannya.
4. Melly Goeslaw
a
kompas.com
Istri dari Anto Hoed, Melly Goeslaw ini rupanya sempat berpindah agama sebelum menikah. Melly resmi menjadi seorang muallaf saat dekat dengan suaminya tersebut. Kini penyanyi dan pencipta lagu ini telah mengenakan hijab sebagai tanda ketaataannya.

5. Christian Sugiono
a
kompas.com
Dilihat dari nama awalnya saja, Christian Sugiono adalah seorang Kristian. Rupanya hubungannya dengan Titi Kamal selama 8 tahun yang diwarnai dengan putus nyambung ini membuat Christian Sugiono pindah agama. Kini keduanya sama-sama berkeyakinan sama dan telah menggelar pernikahannya.
6. Tamara Bleszynski
a
kompas.com

Ucapan dua kalimat syahadat sempat dilantunkan oleh artis cantik Tamara Bleszynski sebelum dipersunting oleh Teuku Rafly Pasha. Sebelumnya, Tamara merupakan pemeluk agama Kristen yang kini berpindah keyakinan menjadi Islam. Namun sayang, hubungan Tamara dan Teuku Rafly Pasha harus kandas.
7. Angelina Sondakh
a
kompas.com

Artis sekaligus terpidana kasus korupsi, Angelina Sondakh juga merupakan seorang muallaf. Awalnya Angelina merupakan pemeluk agama Kristen Protestan yang kemudian pindah menjadi Islam. Hal itu mengalami pertimbangan yang cukup panjang yakni selama satu tahun. Seiman dengan Aji Massaid, rupanya membuat keduanya mantap menuju ke pelaminan. Bahkan pernikahan keduanya telah dikarunia seorang putera.
8. Pinkan Mambo
a
kompas.com

Mantan personil Duo Ratu ini juga memilih untuk merubah keyakinannya. Keputusannya untuk menjadi seorang Nasrani ini diambilnya setelah bercerai dengan Sandy, dan mengikuti kekasihnya kala itu memang bergama Kristen.
9. Willy Dozan
a
viva.co.id

Aktor laga yang populer pada tahun 90an, Willy Dozan dulunya adalah penganut Nasrani. Namun menjelang pernikahannya dengan Betharia Sonata, ia menjadi seorang muallaf. Sayangnya pernikahan keduanya harus kandas pada tahun 2002 yang lalu.
10. Bella Saphira
a
kompas.com

Kabar berpindah keyakinan Bella Saphira ini sempat membuat heboh publik kala itu. Bella Saphira resmi menjadi seorang muallaf pada bulan Ramadhan 2013. Hal ini dilakukan Bella menjelang pernikannya dengan seorang TNI.
Berdasar laman tribunnews.com

Seminar antaragama Khonghucu, Buddha dan Hindu

Hari ini, 20 Nopember, sedang berlangsun seminar antaragama Khonghucu, Buddha dan Hindu "Melalui Dharma Tingkatkan Moralitas Generasi Muda dalam Kehidupan Bermasyarakat" sama pemimpin organisasinya Matakin, MAGABUDHI dan PHDI di Universitas Negeri Jakarta.

Patung Buddha di Vihara Tanjung Balai Pecinan Digusur Karena Dianggap Menghina Agama Islamis


Para pengurus Vihara Tri Ratna yang terletak di jalan Asahan No. 153, Tanjung Balai, Sumatera Utara yang terletak di daerah Pecinan akhirnya harus menerima kenyataan atas penggusuran rupang (patung) Buddha. Rupang Buddha terpaksa harus di gusur karena di anggap telah melecehkan dan menghina Agama Mayoritas setempat.
Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Tribunnews.com, dikatakan bahwa Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial SH MH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjung Balai, Ketua FKUB, Ketua MUI serta Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna telah menyepakati untuk memindahkan patung Budha Amitabha ke lokasi yang telah ditentukan. Sesuai surat pernyataan yang dibuat Pek Tjhong Li alias Akun, selaku Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna Tanjung Balai mengatakan, demi terciptanya suasana kondusif dan hubungan harmonis di antara umat beragama di Kota Tanjung Balai. “Karena itu, dengan ini kami (Yayasan Vihara Tri Ratna) menyatakan bersedia memindahkan posisi patung Buddha Amitabha ke tempat yang telah disepakati.” kata Pek Tjhong. “Pernyataan penurunan patung telah kami sampaikan dihadapan unsur Forkominda Tanjungbalai pada 1 September 2016 lalu di pendopo rumah dinas wali kota. Dengan pemindahan rupang (patung) yang disucikan umat Buddha itu diharapkan tidak ada lagi pertentangan yang bisa menimbulkan perpecahan atau gesekan di tengah-tengah masyarakat, khususnya antar pemeluk agama.” ujarnya.
 Vihara Tri Ratna di daerah Pecinan Tanjung Balai yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya WNI keluarga Etnis Tionghoa Totok di anggap telah mengancam keamanan dan ketertiban serta meresahkan dan menggangu kenyamanan masyarakat lainnya. Vihara dan Kelenteng di Tanjung Balai sebagai Tempat Ibadah Agama Tionghoa (TIAT) di anggap telah menghina dan merendahkan derajat masyarakat lainnya karena dijadikan sebagai tempat berkumpulnya Etnis Tionghoa serta mengajarkan Agama Tionghoa kepada Etnis Tionghoa. Selain itu juga karena banyaknya keluhan dari masyarakat lain akan bentuk arsitektur bangunan di daerah Pecinan yang di nilai telah melecehkan harga diri Etnis Pribumi dan umat beragama lain karena tidak sesuai dengan norma dan nuansa Timur Tengah. Untuk saat ini rupang Buddha Amitabha yang terkena penggusuran terpaksa diungsikan sementara waktu ke tempat pelataran parkir mobil di samping bangunan Vihara sambil menunggu tempat lainnya untuk dipindahkan secara permanen. Sebagai informasi, bahwa Vihara Tri Ratna yang terletak di daerah Pecinan Kota Tanjung Balai merupakan satu-satunya Vihara yang berfungsi sebagai salah satu tempat berkumpulnya sekitar 2.000 orang WNI keluarga Etnis Tionghoa Totok. Vihara Tri Ratna terletak di tengah kota daerah Pecinan Tanjung Balai persisnya di Jalan Asahan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Didirikan sejak tahun 2006 dengan luas bangunan 1.432 meter persegi yang terdiri dari 4 lantai. Vihara tersebut dibangun dengan IMB yang dikeluarkan oleh Walikota dengan No. 648/237/K/2006. Di atas lantai 4 Vihara tersebut didirikan Patung Buddha Amitabha dengan tinggi 6 meter yang diresmikan sejak tanggal 8 November 2009. Patung Buddha tersebut merupakan satu kesatuan dengan Vihara Tri Ratna.
 Sampai saat ini, masih belum jelas informasinya apakah seluruh bangunan Kelenteng dan Vihara yang terletak di daerah Pecinan Kota Tanjung Balai Sumatera Utara juga harus ikut di bongkar paksa, dirubuhkan serta ditutup dan digusur ke tempat lain karena dianggap menggangu kenyamanan dan menghina Etnis Pribumi. Sebagai catatan, peristiwa penggusuran Rupang Buddha ini berkaitan dengan peristiwa pembakaran dan pengrusakan terhadap 11 Vihara dan Kelenteng Tempat Ibadah Agama Tionghoa (TIAT) serta 2 gedung yayasan sosial di daerah Pecinan Tanjung Balai pada tanggal 29 Juli 2016, sebagaimana yang telah diberitakan oleh BBC Indonesia.
Sumber: tionghoa.info