Kapolri: Khilafah Hizbut Tahrir Bertentangan dengan Pancasila

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung konsep khilafah. Belakangan ini sejumlah acara HTI di sejumlah daerah gagal digelar karena tidak dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh polisi, dilansir suaraislam.co. Tanpa STTP sebuah acara keramaian masyarakat dianggap tidak berizin, sehingga bisa dibubarkan secara paksa jika nekat digelar. Salah satu yang batal digelar itu adalah agenda HTI yang mengangkat tema “Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat” yang semula akan digelar di Jakarta pada 23 April 2017. “Kita memang tidak keluarkan izin, STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kita larang,” kata Tito menjawab Beritasatu.com di Mabes Polri Jumat (28/4). Saat ditanya apakah STTP tidak dikeluarkan atas instruksi Mabes Polri, tetapi karena banyak ancaman? “Iya karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti,” jawab Tito.
 Pihak yang kerap berseberangan dengan HTI, di antaranya adalah GP Ansor dan Banser NU. Mereka menolak HTI dengan alasan HTI tidak sesuai dengan NKRI. “Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik, maka janganlah (digelar acara itu),” lanjut Tito. Terkait perekrutan HTI di kampus-kampus, Tito menilai hal itu merupakan indikasi yang bisa dianggap berbahaya. “Sedang kita bicarakan. Kalau seandainya itu dilakukan (menegakkan) khilafah, ya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau buat ideologi khilafah apa bisa (sesuai) Pancasila?” tanya Tito. Apa ke depan HTI akan dilarang permanen? “Sedang dibicarakan di Polhukam,” kata mantan kapolda Metro Jaya ini.
 Catatan dari Dr. Igor Popov, LLM: HTI telah dilarang di kebanyakan negara Islami seperti Arabia Saudi dan Turki.

Kongres Ulama Perempuan merekomendasikan menikah dari semula 18 tahun

Selama tiga hari, sejak Selasa 25 April hingga Kamis 27 April 2017, sejumlah ulama perempuan dari Indonesia dan 15 negara sahabat mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Ketua SC KUPI 2017 Badriyah Fayumi menjelaskan, selama tiga hari berlangsung kongres tersebut telah menghasilkan beberapa fatwa yang meliputi kondisi alam, kekerasan seksual, hingga pernikahan anak. “Kami menyebutnya hasil musyawarah keagamaan KUPI. Sebetulnya esensinya semua pemikiran keagamaan itu bisa disebut fatwa,” ujar Badriyah, Kamis (27/4/2017) petang, diwartakan suaraislam.co.
 Fatwa pertama mengenai ‘Perusakan Lingkungan dalam Konteks Ketimpangan Sosial’ adalah hukum bagi pelaku perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat pada ketimpangan sosial ekonomi adalah haram secara mutlak. Namun pembangunan dimungkinkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan berlandaskan maqasid syariah. Agama Islam pun telah mengatur dengan tegas mengenai larangan merusak alam dan memiliki perhatian besar dalam menjaga dan melestarikan alam. Tidak hanya itu, negara juga wajib melindungi alam dari segala kerusakan dan memberi sanksi tegas kepada pelaku perusakan baik individu atau koorporasi.
 Fatwa kedua adalah mengenai ‘Kekerasan Seksual’. Dalam fatwa ini disebutkan kekerasan seksual dalam bentuk di luar atau dalam pernikahan adalah haram karena melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam.
 Fatwa ketiga atau terakhir adalah mengenai “Pernikahan Anak’. Fatwa tersebut menyebutkan agama mewajibkan pencegahan segala bentuk kemadharatan. Menurut fatwa tersebut pernikahan anak terbukti membawa kemadharatan sehingga wajib hukumnya mencegah. Ada pun pihak yang mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyrakat, pemerintah, dan negara. Bagi korban pernikahan anak tetap mendapatkan haknya mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan juga perlindungan. Untuk itu KUPI merekomendasikan agar pemerintah mengubah UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah dari semula 16 tahun menjadi 18 tahun. Selain itu Kemenkominfo diharapkan mampu memberantas konten-konten pornografi yang berpotensi meningkatnya hubungan seksual di luar nikah atau hubungan seksual anak di bawah umur.

Pdt. Dr. ANDREAS YEWANGOE KRITIK PERAYAAN RABU ABU DAN KAMIS PUTIH

Mantan ketua umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Dr. Andreas Yewangoe mengaku prihatin dengan kecenderungan gereja-gereja Reformasi yang suka meniru tradisi-tradisi tertentu dalam gereja tanpa memahami dengan benar apa latar belakangnya. Ia mencontohkan  perayaan Rabu Abu dan Kamis Putih yang dewasa ini menjadi trend, diwartakan di sinodegmit.or.id.
 “Ada hal-hal yang kita tiru tapi kita tidak tahu latar belakangnya. Misalnya perayaan Rabu Abu dan Kamis Putih. Yang sebenarnya menurut tradisi gereja-gereja reformasi itu sudah dilakukan oleh Kristus. Sehingga tidak usah lagi di ulang-ulangi oleh kita. Ini kecenderungan yang bukan hanya di Kupang tapi juga hampir di seluruh Indonesia. Atau ada juga yang kalau meninggal, kita minta supaya ia juga berdo’a bagi kita di “sana”. Ini omong kosong besar. Nggak ada. Ini kita tiru-tiru saja. Ini sudah dihapuskan. Kita berpegang pada semboyan “ecclesia reformata semper reformanda est” tapi kita sama sekali tidak tereformasi di sini,” ungkap Pdt. Yewangoe.
 Pernyataan kristis itu disampaikannya pada seminar menyongsong perayaan Paskah yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW)-Kupang, Senin, 10/4-2017. Selain Pdt. Andreas Yewangoe, kegiatan ini juga menghadirkan dua pembicara lain yakni: Daniel Tagu Dedo, mantan Dirut Bank NTT dan Pdt. Mesakh Dethan, Ph.D. Pada kesempatan ini, Pdt. Yewangoe yang juga mantan rektor UKAW mempertanyakan praktik simbolisasi agama berupa pemancangan tiang-tiang salib di segala sudut kota Kupang.
 “Bagi saya menarik akhir-akhir ini di Kupang orang tanam salib di mana-mana, tiga salib itu, iya kan? Dulu saya belum lihat. Apakah ini sebuah keinsyafan baru bahwa budaya kehidupan sedang disebarkan atau hanya ikut-ikutan saja sebagaimana dilakukan oleh Gereja Katolik?” kritik Pdt. Yewangoe.

Menag memberi sambutan di Musyawarah Besar Gereja Pantekosta di Indonesia

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) agar kekristenan tidak terbatas pada dinding-dinding gereja. Lebih dari itu, mereka bisa menjadi terang bagi sesama. "Kekristenan tidak dapat dipandang hanya terbatas pada segala kegiatan pelayanan dan aktivitasnya di dalam gereja, tetapi harus dapat diperlihatkan kepada dunia dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan," kata Lukman, diwartakan kemenag.go.id, saat membuka Mubes XXXIII GPdI di Bandung, Selasa (28/3). Mubes 33 GPdI yang berlangsung hingga 30 Maret ini mengagendakan pemilihan Ketua GPdI untuk masa kepengurusan 2017 - 2022. Mubes ini dihadiri lebih dari 1000 peserta yang merupakan utusan GPdI dari seluruh Indonesia. Tampak hadir dalam pembukaan ini Ketua Umum Majelis Pusat GPdI Pdt. DR. Marcus D. Wakkary, Ketua Majelis Daerah Jawa Barat & Ketua Umum panitia MUBES 33 GPdI Pdt. J.E. Awondatu, President Foursquare international Church Rev. Dr. Glenn Burris, Kakanwil Kemenag Jabar A Bukhori, dan Sesditjen Bimas Kristen Pontus Sitorus.

Yayasan Satu Keadilan (YSK): Negara tidak boleh tunduk pada kehendak-kehendak kelompok intoleran!

Aksi penolakan Gereja Santa Clara di Bekasi pada 24 Maret 2017 yang berlangsung ricuh, terus menambah daftar kasus intoleransi di Jawa Barat dari tahun ke tahun. Di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, 3 (tiga) gereja sejak 7 Maret 2017 hingga kini dinyatakan status quo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan alasan untuk menjaga kondusifitas setelah adanya desakan dari kelompok intoleran. Pada 23 Maret 2017 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Depok, disegel. Yayasan Satu Keadilan (YSK) sebagai organisasi yang terlibat dalam advokasi/ pembelaan hak atas Atas Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (KBB) mengecam dan menuntut negara aktif memberikan perlindungan dan jaminan kepastian melaksanakan hak.
 Seperti dilansir satuharapan.com, Sugeng Teguh Santoso, S.H., Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengatakan hak atas KBB dijamin oleh UUD 1945 dan oleh aturan-aturan hukum internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2017 Meningkat sedikit

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku bahagia dengan hasil penelitian Badan Litbang Kementrian Agama soal kondisi kerukunan umat beragama di tahun 2016. Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia selama kurun 2016 berada pada 75,47 persen. Angka itu naik 0,11 persen ketimbang tahun 2015, yakni sebesar 75,36 persen. Meskipun cuma naik tipis, namun Lukman berharap capaian tersebut akan diteruskan ke depan, dilansir di icrp-online.org. Survei yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama ini menggunakan tiga penilaian indikator untuk mengukur indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Tiga indikator tersebut adalah: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Dari tiga indikator tersebut, yang menduduki puncak tertinggi adalah toleransi, 78,41 persen dan kesetaraan sebesar 78,24 persen. Adapun kerjasama hanya memperoleh nilai 41,85 persen. Lemahnya kerja sama antar pemeluk agama ini mendapatkan sorotan tersendiri dari Lukman Hakim Saifuddin. Kemenag berkomitmen akan menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan masyarakat dan agamawan untuk meningkatkan kerja sama antar agama.
”Akan ada program bersama, mengenai kerjasama. Misalnya, mendirikan rumah ibadah bersama-sama pemeluk agama lain. Di beberapa tempat, misalnya Maluku dan NTT, kegiatan ini sudah sering. Umat Kristiani membantu membangun masjid, begitu pula ketika membangun gereja, umat Muslim membantu,” ucap Lukman.

Menag dan Sekjen Amnesti Internasional Bahas Kehidupan Keagamaan dan kasus Ahmadiyah dan Syiah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima kunjungan Sekjen Amnesti Internasional Salil Shetty. Ikut hadir juga perwakilan Amnesti Internasional lainnya, Usman Hamid. "Kunjungan ini ingin mendengarkan perkembangan bagaimana Indonesia menangani persoalan hak asasi manusia di bidang kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial politik secara umum," terang Menag usai pertemuan di Jakarta, Rabu (22/03), dilansir di kemenag.go.id. Salil Shetty mengaku senang bertemu dengan Menag untuk merayakan kekuatan Indonesia sebagai negara di mana banyak kelompok beragama bisa menikmati kebebasan beragama. Namun demikian, Salil juga meliha ada tantangan di Indonesia terkait kasus Ahmadiyah dan Syiah.