Guru PAI Jatim Curhat ke Khofifah tentang Minimnya Guru Agama di SMP

Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa masih terus didatangi tamu yang ingin silaturahmi dan menyampaikan rekomendasi untuk Jawa Timur. Pada hari, Jumat (3/8/2018), misalnya. Khofifah menerima rombongan tamu yang berasal dari guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut Khofifah dicurhati tentang kondisi terkini guru PAI di Jawa Timur.

"Tadi yang datang dari banyak daerah, ada yang dari Magetan, Madiun, dan sejumlah daerah lain. Mereka mengatakan, katanya negara ini sedang ingin membangun karakter, tapi kondisinya guru agama di SMP itu tingga 30 persen," kata Khofifah, seperti diberitakan dari laman "tribunnews.com", saat memberikan ceramah di depan Jamaah Majelis As-Syifa di kediaman Kiai Robbach Ma'sum Gresik. Banyak guru agama PNS yang sudah pensiun nmun belum tergantikan dengan masuknya sumber daya guru ke sekolah. Para bupati dan walikota di masing-masing daerah, sebagimana disampaikan oleh guru PAI Jawa Timur itu, banyak yang menjanjikan akan segera membuka rekruitmen tenaga outsourcing untuk guru agama. Namun sebagian besar rekuitmen tersebut belum juga dilakukan. Sehingga kondisi kekurangan guru pendidikan agama di SMP masih terjadi. "Saya lalu tanya, kalau guru agamanya sudah pensiun, lalu siapa yang mengajar pendidikan agama Islam. Mereka menjawab yang mengajar ya guru olahraga ya guru prakarya," ucap Khofifah. Wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini mengatakan informasi terkait minimnya guru pendidikan agama Islam ini penting. Sebab secara tidak langsung memberikan gambaran akan kondisi guru di sekolah jenjang menengah pertama. "Menurut saya, kalau guru PNS nya sudah pensiun di sekolah SMP, maka harus segera dicarikan pengganti guru agamanya," tegas Khofifah. Di sisi lain, Khofifah juga tengah memperjuangkan adanya assesmen pada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara agar dilakukan uji kelayakan apakah moratorium di Jatim masih perlu diberlakukan. Sebab 10.200 tenaga PNS di Pemprov akan pensiun dalam tiga tahun ke depan. Sehingga jika tidak ada penambahan tenaga kerja maka akan kesulitan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan juga target strategis yang lain.